 |
| Ketua Pemuda Desa Akelamo Cinga-Cinga, Muzakir M. Djae |
Ketua Pemuda Desa Akelamo Cinga-Cinga, Muzakir M. Djae, mengatakan bahwa masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), baik untuk program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.
"Pemerintah desa tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat tidak mengetahui informasi APBDes dan tidak pernah ada sosialisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku," ungkapnya, Kamis (18/12/2025).
Ia mengatakan, indikasi ketidakwajaran pengelolaan anggaran diduga melibatkan Penjabat (Pj) Kepala Desa, bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
"Indikasi penyelewengan diduga kuat dilakukan secara bersama-sama oleh Pj Kepala Desa, dan Ketua BPD Desa Akelamo Cinga-Cinga," tuturnya.
Muzakir menyebut, laporan keuangan DD tahun 2024 dan 2025 yang disampaikan pemerintah desa, tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
"Penyampaian laporan keuangan tahun 2024 dan 2025 tidak sesuai dengan realisasi yang ada di lapangan. Masyarakat tidak bisa melihat dan merasakan dampak signifikan dari pembangunan desa," ujarnya.
Muzakir juga menyoroti peran BPD, yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan DD, khususnya pada pekerjaan pembangunan fisik.
"BPD tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Terbukti Pj Kepala Desa dan Ketua BPD tidak menyerahkan dokumen pekerjaan, khususnya Rencana Anggaran Biaya atau RAB desa," sebutnya.
Muzakir menyinggung proyek pembangunan sarana air bersih Desa Akelamo Cinga-Cinga pada tahun 2024, dengan nilai anggaran sebesar Rp 313.391.000.
"Pembangunan sarana air bersih ini tidak dapat diselesaikan, dan terpaksa kembali menggunakan DD tahun 2025. Hingga akhir 2025, masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaatnya. Baru sekitar 25 persen warga yang merasakan dampak air bersih," pungkasnya. (Tim/red)
