 |
| Samsuddin A. Kadir |
TERNATE, PotretMalut - Sekreataris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A Kadir mengatakan aksi tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Chassan Boesoerie (RSUD CB), Ternate, terkait belum dibayarnya tambahan penghasilan pegawai (TPP), tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
“Karena IGD fasilitas vital. Dipalang atau diboikot secara tidak langsung pelayanan terganggu. Kalau demikian, terus ada orang sakit parah dan butuh pertolongan medis bagimana? Atau bahkan IGD tutup karena diboikot lalu tiba-tiba orang (pasien) meninggal?” kata Sekda, Senin (9/1/23).
“Oleh karena itu, kami berharap, apa yang menjadi tuntutan, kami sudah ambil langkah-langkah penyelesaian. Jadi bersabarlah untuk torang (kami) selesaikan,”tambahnya.
Samsuddin mengatakan, sesuai mekanisme, problem TPP RSUD Chasan Boesoirie tidak bisa di-take over pemerintah, karena statusnya sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Karena itu BLUD jadi mereka sendiri yang harus bayarkan. Kemarin kita sudah rapat dan itu memungkinkan dibayar pelan-pelan,”katanya, sembari berharap tenaga kesehatan RSUD itu bersabar.
Menurutnya, skema pinjaman ke pihak ketiga bukan perkara mudah, ada mekanisme yang mengatur. TPP tenaga kesehatan maupun dokter bisa dibayarkan sepanjang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Tidak gampang. Tidak bisa langsung woe pinjam doi (uang) dulu. Doi dengan jumlah miliaran kalau kita pinjam kan ada mekanismenya. Ini yang sementara dilakukan prosesnya. Bersabar sambil tunggu manajemen perbaiki internal, jangan dulu ganggu Direktur biar bisa pikirkan masalah ini,” ujarnya.
Ditanya apakah ada indikasi korupsi? Ia tidak bisa memastikan. “Jangan dulu kita katakan sebagai korupsi. Kita lihat dulu apakah ini korupsi atau pendapatan yang tidak efesien. Apakah pendapatan ini dicuri ataukah mencarinya kurang, kita lihat di sana,”pungkasnya. (a/red)
