Geruduk RSUD CB, Ini Permintaan Aliansi OKP Bersatu

Sebarkan:
Masa Aksi saat menggeruduk Rumah Sakit Chasan Boesoirie

TERNATE, PotretMalut - Aliansi OKP Bersatu datangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie pada Senin, (8/5/2023).

Aliansi ini terdiri dari DPD KNPI Provinsi Maluku Utara, HMI, PMII, IMM, KAMMI, GMNI, GMKI, dan GPM ini mendatangi RSUD CB untuk mempertanyakan kinerja Manajemen Rumah Sakit.

Meski sempat terjadi ketegangan antara massa aksi  dengan beberapa Pemuda Tanah Tinggi dan pihak Kepolisian, akhirnya massa bisa hearing tertutup dengan Direktur RSUD CB.

Saat hearing, massa aksi mempertanyakan dugaan tindak pidana korupsi pemotongan serta penggelapan dan alokasi dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Hutang BLUD RSUD CB ratusan milia kepada 65 vendor yang berujung pada krisis obat, ruangan operasi sebagian besar mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan, alat kesehatan CT Scan rusak, dan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menanggapi itu, Dirut RSUD CB, Alwia Assagaf  saat hearing mengatakan, pihaknya bersama BPK dan 18 vendor telah melakukan pertemuan dan disepakati hutang farmasi oleh BLUD akan dialihkan ke Pemda setelah BPK melakukan verifikasi terhadap vendor.

Alwia juga mengakui, sebelumnya benang operasi habis dan sementara dalam pemesanan serta ruang operasi tidak lagi memenuhi secara kuantitatif.

"Ruang operasi yang baru belum bisa difungsikan karena masih ada masalah, untuk benang dipesan diluar ketika benang habis pesanan belum datang, "ungkapnya

Alwia juga tidak tahu menahu temuan Pansus tentang honor Dewan Pengawas yang rutin dibayarkan setiap bulan.

"Saya belum dengar langsung dari Pansus. Nanti kita jadwalkan pertemuan dengan DPRD, " ujarnya.

Sementara Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi OKP Bersatu Isnain Bailussy kepada wartawan Media mengatakan, BLUD merupakan efek kejut dan sumber permasalahan, sehingga pihaknya akan terus berupaya agar status BLUD RSUD CB dicabut.

"Kita akan meminta kepada Gubernur agar status BLUD dicabut, dan RSUD CB dikembalikan ke Pemerintah, " tandasnya. (mail/red)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini