 |
| Usman Amiruddin |
"Melindungi lingkungan bukanlah penghambat pembangunan, tetapi investasi bagi masa depan. Negara yang berhasil mengelola sumber daya alam dengan bijak akan memiliki ekonomi yang lebih stabil dan masyarakat yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, eksploitasi tanpa manfaat jangka panjang harus dihentikan, digantikan dengan strategi pengelolaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan". (Ruslan, 2024)
Di banyak negara, kekayaan sumber daya alam sering kali dianggap sebagai berkah yang mampu mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas di negara lain justru bertolak belakang—di banyak wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, kemiskinan masih menjadi masalah utama. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Salah satu faktor utama yang menyebabkan rakyat tetap miskin meskipun sumber daya alam melimpah adalah pengelolaan yang tidak efektif (Najib, 2024). Alih-alih memberikan manfaat bagi masyarakat, eksploitasi sumber daya sering kali hanya menguntungkan segelintir elit dan perusahaan besar. Korupsi, monopoli, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan menjadi penyebab utama ketimpangan ini.
Banyak negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung hanya mengekspor bahan mentah tanpa mengembangkan industri hilir. Hal ini menyebabkan nilai tambah yang seharusnya bisa diperoleh dari pengolahan sumber daya justru dinikmati oleh negara lain. Ketergantungan pada ekspor membuat ekonomi lokal rentan terhadap fluktuasi harga global, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Eksploitasi sumber daya alam faktanya mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan, deforestasi, dan pencemaran air serta udara berimbas langsung pada kesehatan dan mata pencaharian warga. Ketika ekosistem terganggu, rakyat yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan justru mengalami kemunduran ekonomi, memperparah kondisi kemiskinan.
Kemiskinan yang terjadi di daerah kaya sumber daya alam juga berkaitan dengan rendahnya investasi dalam pendidikan dan infrastruktur (Maharani, 2024). Tanpa pendidikan yang berkualitas, masyarakat sulit bersaing dalam dunia kerja dan terpaksa bergantung pada pekerjaan kasar yang memberikan pendapatan rendah. Begitu pula dengan infrastruktur yang buruk, akses terhadap layanan kesehatan, dan peluang ekonomi menjadi terbatas.
Untuk mengatasi ironi ini, diperlukan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, pertama, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencegah korupsi.
Kedua, mengembangkan industri hilir agar negara tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Ketiga, mengalokasikan pendapatan dari eksploitasi sumber daya untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan keempat, mengedepankan prinsip keberlanjutan agar eksploitasi sumber daya tidak merusak lingkungan dan mata pencaharian masyarakat.
Sumber daya alam merupakan aset berharga yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hasid, 2022). Namun, pengelolaan yang kurang tepat sering kali menyebabkan eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan sosial dan ekonomi.
Banyak negara atau daerah mengeksploitasi sumber daya alam secara agresif tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Misalnya, penebangan hutan secara besar-besaran atau eksplorasi tambang mengakibatkan degradasi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor (Ansar, 2024).
Pengelolaan yang buruk sering kali disebabkan oleh lemahnya regulasi atau penegakan hukum yang tidak efektif (Sumartono, 2025). Tanpa pengawasan ketat, praktik ilegal seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan pencemaran lingkungan oleh industri dapat terjadi secara luas, merugikan masyarakat, dan mengancam keseimbangan ekosistem.
Dalam banyak kasus, masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Hak-hak masyarakat sering kali diabaikan, dan masyarakat tidak mendapat manfaat langsung dari eksploitasi sumber daya alam. Tanpa keterlibatan masyarakat, potensi pembangunan berbasis sumber daya alam menjadi kurang optimal, bahkan dapat memicu konflik sosial.
Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam menyebabkan kebijakan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Perizinan yang diberikan kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologi, sering kali berujung pada eksploitasi yang merugikan banyak pihak. Sementara keuntungan hanya dinikmati segelintir elite ekonomi dan politik.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, sumber daya alam dapat digunakan sebagai pendorong ekonomi yang berkelanjutan, bukan sebagai penyebab kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial.
Eksploitasi sumber daya alam untuk ekspor sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Penebangan hutan, pertambangan berlebihan, dan eksploitasi laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Degradasi lingkungan terjadi ketika eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kesejahteraan manusia (Rahmawati, 2025).
Fenomena ini sering ditemukan dalam industri ekstraktif seperti pertambangan, deforestasi, dan eksploitasi laut yang tidak terkendali. Tanpa manajemen yang berkelanjutan, eksploitasi sumber daya hanya memberikan keuntungan sementara tetapi meninggalkan kerusakan yang sulit dipulihkan. Kerusakan tersebut bukan hanya masalah ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi-mempersulit kehidupan generasi mendatang yang harus menghadapi sumber daya alam yang semakin langkah. ***
