 |
| Dodi J Rio, Ketua Brinus Pulau Morotai |
Pernyataan Fitrah dinilai merendahkan isu-isu kedaerahan di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga memicu kekecewaan di kalangan masyarakat.
Salah seorang tokoh muda Morotai, Dodi J Rio menilai, pernyataan Fitra, telah memposisikan isu-isu kedaerahan Morotai sebagai "isu murahan" dalam kontestasi pemilihan Ketua HIPMI Maluku Utara. Narasi ini dianggap sangat tidak pantas dan melukai perasaan masyarakat Morotai yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan identitas kedaerahan.
"Sangat ironis ketika seorang pejabat daerah yang harusnya menjadi pelindung dan pengayom, justeru membiarkan timnya melontarkan pernyataan yang merendahkan identitas kedaerahan. Ini bukan hanya soal politik HIPMI, tapi menyangkut martabat seluruh masyarakat Morotai," ungkap Dodi, Jumat (03/10/2025).
Lelaki yang diketahui menjabat Dodi yang juga Ketua DPD BRINUS Pulau Morotai ini menegaskam, penggunaan term "isu murahan" untuk hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab Wakil Kepala Daerah (Rio C Pawane), menunjukkan ketidakpahaman atas kebutuhan mendasar orang Morotai. Isu kedaerahan adalah bagian dari identitas kolektif yang harus dihormati, bukan komoditas politik yang bisa direndahkan.
"Ketika seorang wakil bupati atau timnya menyebut isu kedaerahan sebagai murahan, ini menunjukkan arogansi politik yang berbahaya. Bagaimana masyarakat bisa percaya kepada pemimpin yang tidak menghargai identitas mereka sendiri," ujar Dodi.
Ia juga menilai, pernyataan tim pemenangan Rio C Pawane telah menciderai kepercayaan publik, dan berpotensi memecah belah masyarakat Morotai. Dodi mempertanyakan, Rio dalam perjalanan konsolidasi HIPMI menggunalan SPPD atau uang pribadi.
"Kami berharap ada itikad baik dari kubu Rio Pawane untuk segera merespons tuntutan ini. Saya juga ingin pertanyakan keberangkatan wakil bupati dan timnya ke Jakarta dan kampanye ke kabupaten/kota itu pakai SPPD atau uang pribadi," pungkasnya.
Dodi mendesak agar tim Rio Pawane segera mengklarifikasi pernyataan yang telah beredar, dan menjelaskan konteks sebenarnya dari pernyataan tersebut.
Kedua, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh masyarakat Morotai, atas pernyataan yang dinilai merendahkan.
Dan ketiga, memberikan komitmen untuk tidak lagi menganggap sentimen kedaerahan sebagai alat politik dalam kontestasi internal organisasi. (Tim/red)
