 |
| Faujan A. Pinang, Ketua Umum KONI Kota Ternate |
Ketua Umum KONI Kota Ternate, Faujan A. Pinang mengatakan, TPP harusnya lebih dulu memberikan kesempatan kepada bakal calon yang telah mendaftar, untuk melakukan perbaikan berkas sebelum digugurkan.
"Harusnya ini baru masuk tahap verifakasi. Lalu waktu perbaikan berkas bakal calon pada tanggal 3-4 Oktober 2025. Kalau bakal calon digugurkan di tanggal 1 ini keliru," ungkap Faujan, Rabu (01/02/2025).
Ia menambahkan, waktu pelaksanaan kegiatan TPP yang sudah disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) anggota KONI Provinsi itu sangat jelas.
Mulai dari pembentukan dan penetapan TPP pada 22 September 2025, sampai 15 Oktober 2025 waktu pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub).
"24 sampai 30 September waktu pengambilan dan pengembalian formulir, 1 Oktober adalah verifikasi dan validasi berkas administrasi pendaftaran bakal calon dan pada tanggal 2 Oktober pemberitahuan TPP kepada bakal calon Ketua Umum KONI Maluku Utara terkait berkas yang masih kurang atau belum lengkap, pada 3-4 Oktober 2025 perbaikan berkas bakal calon," sebutnya.
Faujan menjelaskan, perbaikan berkas yang dimaksudkan itu adalah jika ada bakal calon yang persyaratannya masih kurang, maka waktu perbaikannnya di tanggal 3-4 Oktober 2025, berdasarkan surat resmi TPP ke bakal calon yang menyampaikan rincian kekurangan berkas, bukan TPP memutuskan dalam rapat pleno lain.
"Setelah waktu perbaikan, barulah TPP dapat memutuskan perpanjangan waktu pendaftaran jika kedua bakal calon tidak memenuhi persyaratan. Jika hanya ada satu bakal calon yang memenuhi persyaratan, berarti TPP tidak perlu menunda atau memperpanjang pendaftaran lagi karena sudah ada calon yang memenuhi syarat," terangnya.
Ia mengaku kalau sejak awal pembentukan TPP oleh Penanggungjawab Musprovlub juga sudah keliru. Meski begitu, Faujan optimis kalau TPP dapat melakukan perbaikan, karena di isi oleh para senior olahraga juga senior Pengurus KONI Provinsi.
Faujan berharap, TPP tetap berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga Musprovlub dapat berjalan sukses.
"Jika begini, maka pemimpin yang dihasil tentu dari proses yang menyalahi aturan. Karena telah ada kekeliruan, TTP harusnya kembali meninjau keputusannya," pungkasnya. (Tim/red)
