 |
| Reformer Rahmad bersama Tim Efektif Internal saat Koordinasi dengan Korda SPPG - MBG Kota Ternate dan Halmahera Barat |
SOP PSAT ini, untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memperkuat sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi perubahan bertajuk "Strategi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui Pembuatan SOP PSAT di Provinsi Maluku Utara".
Aksi Perubahan ini dipimpin oleh Rahmad, S.Pi, selaku Kepala UPTD BPMKP sebagai reformer, dengan melibatkan Tim Efektif Internal.
"Penyusunan draft awal SOP dilaksanakan secara sistematis dan berbasis kondisi riil lapangan, guna memastikan SOP yang dihasilkan aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan MBG," ungkap Rahmad, Jumat (28/11/2025).
 |
| Reformer Rahmad bersama Tim Efektif Internal saat kunjungan ke lokasi SPPG-MBG Halmahera Barat dan Kota Ternate |
Penyusunan SOP diawali dengan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota, yang telah memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG aktif.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung terkait alur distribusi, penanganan, serta potensi risiko mutu dan keamanan PSAT yang digunakan dalam penyediaan makanan bergizi bagi sasaran MBG," terang Rahmad.
Bersama Tim Efektif Internal, reformer melakukan penyusunan struktur dan alur kerja SOP, yang mencakup tahapan pengawasan mulai dari penerimaan, penanganan, penyimpanan, hingga distribusi PSAT di lingkungan SPPG MBG.
Penyusunan ini, dirancang agar selaras dengan regulasi pangan nasional serta kewenangan daerah, sekaligus memperjelas peran dan tanggung jawab petugas pengawas di lapangan.
"Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola lintas sektor, kegiatan ini juga dilengkapi dengan konsultasi internal antar instansi terkait, baik di lingkungan Dinas Pangan maupun perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan, keselarasan tugas dan fungsi, serta dukungan institusional terhadap implementasi SOP PSAT dalam mendukung keberhasilan Program MBG," ujar Rahmad.
"Melalui penyusunan draft awal SOP ini, diharapkan terbangun standar pengawasan mutu dan keamanan pangan PSAT yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi pedoman operasional bagi pelaksanaan pengawasan pangan dalam mendukung program (MBG) di Provinsi Maluku Utara," tutup Rahmad. **
