 |
| Istimewa |
Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran yang dihimpun, dana fantastis tersebut dialokasikan untuk sejumlah program rutin, mulai dari administrasi umum, administrasi keuangan, urusan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa, hingga koordinasi kecamatan.
Seluruh kegiatan ini secara struktural berada di bawah kendali Sekda sebagai pejabat karier tertinggi ASN daerah, sekaligus koordinator pengelolaan keuangan.
Ironisnya, hampir seluruh anggaran tersebut diklasifikasikan sebagai perjalanan dinas dalam Daerah. Kondisi ini memicu kecurigaan, bahwa perjalanan dinas tersebut lebih berorientasi pada rutinitas birokrasi dan kegiatan seremonial, tanpa indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Ketua SEMMI Maluku Utara, Sarjan H Rivai, menilai pembengkakan belanja perjalanan dinas Setda sangat bertolak belakang dengan kondisi riil Halmahera Tengah.
Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari pelayanan publik yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga kebutuhan mendesak masyarakat desa yang minim sentuhan anggaran.
"Di saat rakyat masih bergelut dengan persoalan ekonomi dan pelayanan dasar, justru anggaran daerah habis untuk mobilitas birokrasi. Ini ironi pengelolaan keuangan daerah," tegas Sarjan, Jumat (23/01/2026).
"Kalau hanya perjalanan dinas dalam daerah dengan alasan koordinasi, angka Rp 940 juta jelas tidak masuk akal. Ini patut diduga sebagai bentuk pemborosan anggaran daerah," ujar Saejan
Ia menambahkan, alih-alih memperketat belanja dan mengarahkan anggaran pada sektor prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat, Setda Halteng justru terkesan membiarkan uang daerah terkuras untuk perjalanan dinas.
"Situasi ini memperkuat penilaian publik bahwa APBD lebih banyak dinikmati oleh elite birokrasi, ketimbang memberi manfaat nyata bagi rakyat Halmahera Tengah," pungkasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Bahri Sudirman, saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. (Calu/red)
