 |
| Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Halsel dan Insan Pers |
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Halmahera Selatan itu, berlangsung sekira pukul 17.00 WIT. Agenda bertajuk "Ramadhan Berintegritas: Menjaga Puasa, Menolak Politik Uang", diharapkan menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat komitmen menjaga demokrasi yang bersih dan bermartabat.
Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, Rais Kahar, menegaskan bahwa tugas pengawasan tidak berhenti meskipun tahapan Pemilu telah usai. Menurutnya, terdapat perubahan paradigma pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas makna kerja pengawasan.
"Selama ini ada anggapan bahwa setelah tahapan Pemilu selesai, kerja pengawasan juga ikut berhenti. Padahal, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, paradigma itu berubah. Kami tidak hanya bekerja pada tahapan, tetapi bekerja untuk demokrasi itu sendiri," ujarnya.
Ia menjelaskan, Bawaslu tetap menjalankan fungsi pengawasan di luar tahapan formal melalui pendidikan politik, penguatan partisipasi masyarakat, serta pencegahan praktik politik uang.
Bawaslu Halsel telah menyiapkan sejumlah program strategis tahun 2026, diantaranya Sekolah Kader Pengawasan, dan kolaborasi dengan organisasi kepemudaan (OKP) yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun.
Rais juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 terkait Pemilu lokal dan nasional, yang saat ini menjadi perhatian publik secara nasional. Menurutnya, sebagai penyelenggara, Bawaslu berkomitmen untuk patuh dan siap melaksanakan setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
"Prinsip kami jelas, siap menjalankan setiap keputusan yang telah ditetapkan secara resmi. Ketika regulasi sudah final, langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak terjadi disinformasi," jelasnya.
Ia turut mengapresiasi peran media dalam membangun kesadaran publik terhadap isu-isu kepemiluan. Sinergi tersebut, kata Rais, berkontribusi terhadap perbaikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Halmahera Selatan. Jika pada 2020 Halsel masuk tujuh besar nasional dalam kategori kerawanan tinggi, maka pada 2024 daerah ini berhasil keluar dari zona merah.
"Ini bukan hanya kerja Bawaslu semata, tetapi kerja kolektif semua pihak, termasuk media dan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pengawasan partisipatif," tambahnya.
Sementara, Sekretaris Bawaslu Halmahera Selatan, Kamil Muis, dalam tausiyah singkatnya mengaitkan nilai-nilai Ramadhan dengan integritas dalam pengawasan demokrasi. Ia mengutip Surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa sebagai sarana membentuk ketakwaan.
Menurutnya, puasa tidak hanya bermakna menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kejujuran serta pengendalian diri. Ini nilai yang relevan dengan komitmen menolak politik uang.
"Puasa mengajarkan kita untuk jujur dan menahan diri, meskipun tidak ada yang melihat kecuali Allah SWT. Dalam demokrasi pun demikian, integritas harus dijaga meski tidak selalu ada pengawasan langsung," ungkapnya.
Ia menambahkan, sebagai rukun Islam ketiga, puasa menjadi momentum memperkuat keimanan sekaligus membangun akhlak dalam kehidupan sosial dan bernegara. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, sejalan dengan upaya membangun budaya politik yang bersih dan bermartabat.
Usai kegiatan ngabuburit pengawasan bersama insan pers, dilanjutkan dengan sholat magrib berjamaah. Sekretaris Bawaslu Halmahera Selatan, Kamil Muis, bertindak sebagai Imam. (Ar/red)
