 |
| Istimewa |
Pada sektor kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 98 persen pada 2025 dan meraih Universal Health Awards 2026 kategori Madya.
Di bidang pelayanan publik, Pemkab mencatat penghargaan kategori B dengan nilai indeks 3,55 berdasarkan KepmenPANRB Nomor 3 Tahun 2026, serta diklaim terbaik di Provinsi Maluku Utara.
Untuk akuntabilitas kinerja 2025, Halmahera Selatan memperoleh predikat nilai B dan mendapat penghargaan dari Menteri PANRB. Sementara pada skor inovasi daerah (IID), nilainya meningkat menjadi 62,42 dengan peringkat 86 nasional, naik dari posisi 118 pada 2024.
Capaian lain yang ditampilkan yakni TP2DD "Rookie of The Year" terbaik II nasional dalam digitalisasi daerah 2025. Pada sektor integritas, Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK mencatat indeks 73,44 dengan komitmen pemerintahan bersih dan transparan.
Dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2025, indeks Halmahera Selatan tercatat 88, masuk tiga besar se-Maluku Utara dan peringkat 111 nasional.
Di bidang pengelolaan keuangan, Pemkab kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-11 kalinya pada Mei 2025 atas laporan keuangan daerah.
Selain itu, delapan penghargaan Harganas ke-32 diraih oleh DP3AKB tingkat Provinsi Maluku Utara. Pada aspek reformasi birokrasi, indeks tercatat 81,81 persen dengan kenaikan signifikan 27,15 poin serta meraih penghargaan pelaksanaan reformasi birokrasi 2024.
Infografik tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mendorong tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta penguatan integritas dan inovasi daerah selama satu tahun kepemimpinan Bassam–Helmi. *
