 |
| Dies Natalis GMNI ke-72 |
Organisasi berlambang banteng ini menyuarakan alarm penting. Pembangunan harus kembali ke khittah ekonomi kerakyatan.
Mengangkat tema nasional "Gotong Royong Wujudkan Pasal 33 UUD 1945", kegiatan yang diinisiasi DPD GMNI Maluku Utara ini menjadi antitesis di tengah derasnya arus investasi modal yang kerap meminggirkan hak-hak rakyat kecil.
Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Alfons Gisisi, dalam orasinya menegaskan bahwa kader GMNI tidak boleh menjadi penonton di tanah sendiri. Ia menginstruksikan seluruh kader untuk tampil sebagai kekuatan ganda, intelektual sekaligus moral.
"GMNI harus konsisten mengawal kepentingan rakyat. Kita adalah garda depan yang memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak melenceng dari rel keadilan sosial," tegas Alfons pada puncak acara, Sabtu (28/03/2026).
Senada dengan itu, Recky Forno yang mewakili DPP GMNI, secara resmi membuka acara dengan pesan krusial mengenai konsistensi ideologi Marhaenisme di tengah dinamisnya peta politik nasional yang terus berubah.
Momen yang paling menyedot perhatian adalah dialog publik bertajuk "Negeri Para Jenderal: History dan Masa Depan Morotai". Forum ini bukan sekadar nostalgia sejarah Morotai sebagai pangkalan strategis Perang Dunia II, melainkan bedah kritis atas posisi tawar daerah saat ini.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan dinamis, isu-isu panas seperti kedaulatan sumber daya alam dan arah investasi menjadi sorotan utama. GMNI menyoroti bagaimana potensi lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui prinsip gotong royong yang diamanatkan konstitusi.
Sebagai output nyata, Dies Natalis ini melahirkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, di antaranya:
1. Pembangunan Berbasis Lokal: Investasi yang masuk wajib berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan warga lokal.
2. Kedaulatan SDA: Memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan segelintir pemilik modal.
3. Peran Pemuda: Mendorong generasi muda sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek dalam peta pembangunan daerah.
Melalui momentum di Morotai ini, GMNI kembali membuktikan eksistensinya bukan hanya sebagai organisasi kader, tetapi sebagai aktor intelektual yang siap mengawal arah kompas pembangunan demi satu tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. (Calu/red)
