 |
| Sejumlah warga saat mengamankan aset berupa bodi fiber |
Sejumlah warga menilai, terjadi persoalan serius dalam tata kelola Dana Desa oleh Kepala Desa Tului, Rusli Kubais. Ketidakpuasan yang selama ini terpendam akhirnya meledak dalam bentuk tindakan langsung di lapangan.
Ketua Pemuda Desa Tului, Ilham Halek, mengungkapkan bahwa pengadaan bodi fiber, diduga dilakukan hingga tiga kali tanpa melalui Musyawarah Desa (Musdes).
Selain itu, peruntukan aset tersebut dinilai tidak jelas, memicu tanda tanya besar terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran.
"Ini bukan lagi soal kesalahan administrasi biasa. Warga melihat ada pola pengelolaan yang tidak terbuka," ujarnya, Senin (23/03/2026).
Kekecewaan warga, kata Ilham, telah berlangsung lama. Sejak awal masa jabatan kepala desa, sebagian masyarakat menilai minimnya pembangunan nyata, baik fisik maupun pemberdayaan menjadi indikator lemahnya kinerja pemerintah desa.
Situasi semakin memanas setelah muncul informasi bahwa kepala desa tersebut pernah dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan informasi yang beredar, pemeriksaan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Polres Tidore Kepulauan, terkait sejumlah program desa. Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan hukum tetap, sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti proyek air bersih tahun 2023 senilai Rp56.062.590 di RT I. Proyek yang seharusnya membangun bak penampung baru justru diduga hanya memanfaatkan bak lama.
Kondisi ini memunculkan dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi. Sorotan lain mengarah pada proyek jalan tani dan lampu jalan tahun anggaran 2023–2024, yang disebut tidak melalui Musdes.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, persoalan ini telah masuk dalam penanganan pihak kejaksaan, dengan kepala desa diperiksa sebagai saksi.
Lebih jauh, warga mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh penggunaan Dana Desa, termasuk program nonfisik seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pertanian.
Mereka menilai, potensi masalah tidak hanya pada proyek fisik, tetapi juga pada distribusi bantuan kepada masyarakat. Krisis kepercayaan kian dalam setelah pada tahun anggaran 2026 tidak terlihat adanya realisasi pekerjaan fisik di desa.
Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa pengelolaan anggaran desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Kalau tidak ada transparansi dan hasil nyata, wajar kalau kepercayaan publik runtuh," tegas salah satu warga.
Mereka mendorong adanya evaluasi serius terhadap kepemimpinan desa, bahkan sebagian meminta kepala desa untuk mempertimbangkan mundur demi meredam konflik yang terus meluas.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Tului belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan tersebut. (Calu/red)
