 |
| Warga memboikot Kantor Desa Damuli dan membentangkan spanduk meminta Bupati mencopot Kepala Desa |
Langkah drastis ini diambil setelah munculnya dugaan pengelolaan Dana Desa yang dianggap tidak transparan dan merugikan masyarakat.
Bukan sekadar gertakan, usulan tertanggal 25 Februari 2026 tersebut, diperkuat dengan mosi tidak percaya dari warga. Masyarakat mengeluhkan fasilitas umum yang terbengkalai hingga penyaluran bantuan yang dinilai pilih kasih.
Rincian Anggaran yang "Menguap"
Dokumen yang beredar mengungkapkan rentetan dugaan penyimpangan anggaran sejak tahun 2021 hingga 2023, dengan total fantastis mencapai lebih dari Rp 370 juta. Beberapa poin yang menjadi sorotan tajam antara lain:
1. Proyek "Gaib" : Pengadaan SDGs 2021 (Rp54 juta) dan Studio Desa (Rp50 juta) yang realisasinya dipertanyakan.
2. Pembangunan Tak Terverifikasi: Proyek peralatan dan fisik senilai Rp111,2 juta yang dilaporkan tidak ditemukan di lapangan.
3. Infratruktur Salah Sasaran: Pembangunan jalan permukiman (Rp52 juta) yang diduga salah lokasi dan renovasi rumah (Rp25 juta) yang dinilai tidak tepat sasaran.
4. Dana Operasional dan BLT: Anggaran kantor Rp16 juta yang tidak jelas keberadaannya, hingga penyaluran BLT 2023 senilai Rp22 juta yang diduga hanya cair 50 persen.
Menanti Ketegasan Bupati dan Inspektorat
Kondisi pemerintahan desa yang dinilai mati suri ini memicu desakan agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah segera turun tangan. Inspektorat didorong untuk melakukan audit investigasi guna membuktikan kebenaran temuan BPD tersebut.
"Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berjalan optimal. Kami butuh akuntabilitas agar masyarakat tidak terus dirugikan," tulis BPD dalam laporannya.
Selain surat usulan pemberhentian dari BPD, Masyarakat Desa Damuli juga melakukan aksi menuntut pemberhentian Kepala Desa, Ade Hi. Rahim.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Damuli, Ade Hi. Rahim, belum memberikan tanggapan. (Calu/red)
