 |
| Reza A Sadik, Ketua Umum PB FORMMALUT Jabodetabek |
Menurut Reza, penolakan ini bukan sekadar soal lingkungan, melainkan menyentuh isu kedaulatan bangsa dan konsistensi politik luar negeri Indonesia terhadap kemanusiaan.
Reza menyoroti rekam jejak perusahaan induknya, Ormat Technologies, sebagai entitas multinasional yang memiliki keterkaitan historis dan jaringan bisnis dengan ekosistem global yang beririsan dengan Israel.
Di tengah agresi Israel terhadap Palestina yang terus memakan korban jiwa, kehadiran investasi ini dinilai mencederai rasa keadilan.
"Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Membuka karpet merah bagi entitas yang terafiliasi dengan Israel adalah bentuk ketidakkonsistenan politik luar negeri kita. Jangan sampai keuntungan investasi yang diambil dari tanah Maluku Utara justru menjadi bagian dari mata rantai yang mendukung penindasan di Palestina," tegas Reza dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/03/2026).
Selain aspek geopolitik, PB FORMMALUT mengingatkan, ekosistem Halmahera saat ini sudah berada dalam tekanan berat akibat ekspansi industri ekstraktif yang masif. Penambahan proyek baru di wilayah kerja panas bumi Talaga Rano, Halmahera Barat, dianggap hanya akan memperparah krisis ekologis.
"Meskipun berlabel energi terbarukan, kita harus jeli melihat tata kelola dan akuntabilitasnya. Halmahera tidak boleh terus-menerus dijadikan ruang eksperimen pembangunan yang mengabaikan batas ekologis dan kompleksitas sosial-politik lokal," tambahnya.
Atas dasar tersebut, PB FORMMALUT meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meninjau ulang izin yang telah diberikan.
"Kami tidak anti-investasi, tapi kami selektif. Investasi harus berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan nasional. Bagi kami, tidak ada tempat bagi afiliasi Israel di Maluku Utara," pungkas Reza.
PB FORMMALUT berkomitmen akan terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa suara rakyat Maluku Utara serta prinsip kemanusiaan tidak dikorbankan demi ekspansi investasi semata. (Tim/red)
