 |
| Istimewa |
Tudingan tersebut diarahkan kepada dua mantan pengurus yang kini bertindak sebagai tim caretaker mandat dari Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, yakni Bahtiar Kader dan Mohdar Bilusy.
Keduanya disinyalir memanfaatkan momentum pendaftaran dua bakal calon ketua umum, Rio C. Pawane dan Ronald Reagen, demi meraup keuntungan finansial pribadi.
Skenario dugaan kongkalikong ini terkuak setelah sebuah obrolan informal antar mantan pengurus bocor. Sumber internal dari lingkaran Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI mengungkapkan adanya kalkulasi matematis untuk membagi-bagi uang pendaftaran kandidat.
"Informasi akurat yang kami himpun, dalam pertemuan itu diduga ada pernyataan yang mengalkulasi potensi keuntungan materiil dari biaya pendaftaran kedua kandidat yang mencapai Rp 500 juta. Diduga uang pendaftaran tersebut akan mereka bagi-bagi," ungkap sumber BPC HIPMI.
Tak hanya uang pendaftaran resmi, sumber tersebut juga membeberkan adanya indikasi aliran dana tambahan di luar prosedur yang ikut mencuat dalam obrolan terselubung itu.
Manuver Bahtiar dan Mohdar dinilai berjalan mulus karena posisi strategis mereka sebagai caretaker resmi dari pusat. Namun, intervensi berlebihan ini justru memicu perlawanan sengit dari tingkat daerah.
BPC menilai tindakan tersebut telah merusak marwah organisasi dan menjauhkan HIPMI dari khittahnya sebagai wadah pemacu iklim usaha pengusaha muda. Kondisi ini juga dinilai menjadi biang kerok ketidakstabilan organisasi di Maluku Utara.
Akibat ego kelompok dan dugaan permainan di tingkat atas, forum tertinggi di daerah ini bahkan harus diulang sampai tiga kali dalam satu periode kepengurusan.
"Ini adalah indikasi transaksi yang mencederai nilai organisasi. Akibat kegagalan demi kegagalan yang diproduksi, forum ini harus diulang-ulang," sesal perwakilan BPC.
Menyikapi situasi yang kian keruh dan tidak kondusif, jajaran BPC kabupaten/kota kompak mendesak BPP HIPMI pusat untuk mengambil langkah penyelamatan. Mereka meminta pelaksanaan Musdalub segera dibatalkan atau ditunda.
BPC khawatir, jika forum tetap dipaksakan berjalan di bawah kendali aktor yang sama, hasil yang dilahirkan hanya akan mengulang lingkaran setan kegagalan yang sama.
"Lebih baik agenda Musdalub ini ditinjau atau ditarik penuh ke kepengurusan BPP yang baru. Kami menduga ada motif transaksional terselubung yang sengaja dimainkan untuk kepentingan pragmatis menjelang Musyawarah Nasional (Munas) mendatang," tegas perwakilan BPC mengakhiri. (Tim/red)
