 |
| Anggota Komisi VII DPR RI, Izzudin Al-Qassam Kasuba |
Langkah ini diambil di tengah adanya efisiensi anggaran yang cukup besar di Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, di mana saat ini tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik di sektor pariwisata.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Maluku Utara ini menyebutkan, keterbatasan anggaran infrastruktur harus disiasati dengan penguatan kapasitas pelaku industrinya. Melalui Komisi VII DPR RI sebagai mitra kerja Kemenpar, pihaknya terus mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan program edukasi dan pelatihan di wilayah Maluku Utara.
"Kita tetap bersuara kepada mitra kita yaitu Kemenpar RI. Alhamdulillah, beberapa program bimbingan teknis dalam rangka pembangunan SDM di Maluku Utara terus berjalan. Kegiatan ini bahkan sudah beberapa kali dilaksanakan di Halmahera Selatan dan Kota Ternate. Kedepannya, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di kabupaten/kota yang lain," ungkap Izzuddin saat ditemui di sela-sela perayaan HUT Kabupaten Halsel ke-23 di Aula Kantor Bupati, Selasa (09/06/2026).
Adik kandung dari Bupati Halsel, Bassam Kasuba ini juga mengungkapkan, dirinya menaruh perhatian serius pada faktor keselamatan dalam dunia pariwisata. Minimnya pemahaman mitigasi dinilai menjadi salah satu pemicu terjadinya insiden fatal di objek wisata.
"Beberapa waktu lalu kita dilanda musibah meletusnya Gunung Dukono di Halmahera Utara, bahkan sampai ada korban jiwa. Ini merupakan salah satu dampak karena SDM pemandu wisata di Maluku Utara masih minim. Jadi pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), saya sudah suarakan hal ini ke kementerian," jelasnya.
Aspirasi tersebut direspons positif oleh Kemenpar RI. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menggelar rangkaian program bimbingan, edukasi, mitigasi bencana, serta sertifikasi resmi yang ditujukan bagi para pemandu wisata lokal di Maluku Utara.
Izzuddin menilai kemampuan dasar para pemandu wisata di Maluku Utara sebenarnya sudah cukup mumpuni dan kompeten. Sayangnya, mayoritas dari mereka belum mengantongi sertifikasi profesi resmi yang diakui secara nasional maupun internasional.
Selain mendorong sertifikasi, Izzuddin juga tengah memperjuangkan hadirnya institusi pendidikan formal pariwisata di Maluku Utara, guna mempermudah akses peningkatan mutu SDM secara jangka panjang.
"Saya menyuarakan agar ada program kuliah di luar kampus utama dibuka juga di Maluku Utara, karena di daerah kita sendiri belum ada Politeknik Pariwisata (Poltekpar). Saat ini hal tersebut sedang dikomunikasikan antara Kemenpar dan Kemendikbudristek. Insya Allah, Politeknik Pariwisata bisa hadir di Maluku Utara untuk mempermudah pengembangan SDM sektor pariwisata," pungkasnya. (Ar/red)
