Ada paradoks yang mencolok dalam lanskap sosial kita hari ini: tingginya jenjang pendidikan formal seseorang tidak berbanding lurus dengan integritas moralnya. Praktik korupsi sistemik, kejahatan korporasi, hingga kebijakan yang merusak lingkungan kerap didesain secara presisi oleh individu berpengalaman akademis mentereng. Fenomena ini memicu pertanyaan krusial: mengapa institusi sekolah kerap gagal memproduksi manusia yang beradab?
Akar masalahnya bukan terletak pada ketidakmampuan siswa dalam menyerap pelajaran, melainkan pada cacat struktural tata kelola pendidikan kita: obsesi sentralisasi yang didorong oleh ego kebijakan di tingkat pusat.
Paradigma Manufaktur dan Ketimpangan Nyata
Selama berdekade-dekade, pendidikan nasional dikelola dengan paradigma manufaktur. Pengambil kebijakan di Jakarta merancang kurikulum terpusat (one-size-fits-all) yang dipaksakan berlaku simetris dari Sabang sampai Merauke. Sekolah diubah menjadi pabrik mekanis yang berfokus pada penyeragaman: seragam yang sama, materi buku yang sama, hingga kriteria keberhasilan yang direduksi menjadi angka-angka di atas kertas ujian.
Di provinsi kepulauan seperti Maluku Utara, kelemahan model sentralistik dan seragam ini memperlihatkan wajah aslinya yang paling timpang. Ketika standar nasional dipaksakan, realitas geografis dan ketersediaan sarana penunjang justru diabaikan. Ketimpangan pendidikan terasa amat tajam antara pusat kota dengan sekolah-sekolah di pulau terpencil, kawasan pesisir, dan daerah pedalaman.
Di saat sekolah di pusat kota menikmati ruang kelas representatif, koneksi internet modern dan sarana laboratorium memadai, sekolah di daerah kepulauan di Maluku Utara masih berkutat dengan fasilitas dasar dan ketersediaan guru yang amat terbatas. Bangunan sekolah yang lapuk, ketiadaan listrik yang memadai, hingga minimnya perpustakaan dan laboratorium menjadi pemandangan harian yang dibiarkan menahun.
Ironi di Atas Tanah Kaya dan Kebutaan Kebijakan Pusat
Kondisi ini menyajikan sebuah ironi yang teramat miris. Maluku Utara kerap dielu-elukan dalam wacana nasional sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi fantastis berkat ledakan investasi dan pengolahan kekayaan alam yang melimpah, khususnya nikel. Namun, melimpahnya hasil bumi Moloku Kie Raha ini seolah menguap tanpa pernah benar-benar singgah untuk membenahi sarana penunjang dan membebaskan sekolah-sekolah dari keterbatasan fisik.
Sayangnya, kondisi daerah yang serba terbatas ini justru kerap ditimbun oleh tumpukan program terpusat dari Jakarta. Pemerintah pusat tampak diliputi bias ruang kerja ber-AC: lebih sibuk merancang aplikasi digital berbasis server tinggi, platform pelaporan serba online, hingga proyek-proyek pelatihan terpusat yang terlihat mentereng di atas kertas. Pusat terlalu mementingkan ego penyelesaian program nasional tanpa mau melihat dan mempertimbangkan realitas di lapangan bahwa daerah mengalami keterbatasan kemajuan dan infrastruktur yang belum memadai.
Memaksakan standar program serba canggih dan seragam kepada daerah yang jangankan jaringan internet stabil, pasokan listriknya pun masih kumat-kamit, adalah bentuk kelalaian kebijakan yang nyata. Pemerintah pusat menutup mata terhadap kesenjangan infrastruktur dan tingkat kemajuan daerah, sehingga program-program tersebut pada akhirnya hanya menjadi formalitas administratif yang menyerap anggaran besar tetapi hampa manfaat bagi siswa di daerah kepulauan.
Mengasingkan Anak dari Akarnya
Dalam proses "menjual seragam" dan memaksakan program terpusat ini, sistem secara sistematis membunuh elemen terpenting dari pendidikan: pembentukan karakter yang berakar pada konteks realitas peserta didik.
Secara sosiologis, karakter dan etika tidak pernah tumbuh di ruang hampa, apalagi sekadar melalui hafalan tekstual terbitan pusat. Nilai moral terinternalisasi secara efektif melalui interaksi langsung dengan kearifan lokal (local wisdom), struktur adat, dan dinamika lingkungan sosial tempat seorang anak dibesarkan.
Ketika kurikulum terpusat membombardir siswa dengan tumpukan materi abstrak yang terasing dari lingkungan hidupnya, terjadi disonansi kognitif. Anak-anak pesisir diajari teori yang terlepas dari lautnya; anak-anak pedalaman asing dari tata kelola hutan dan budayanya sendiri. Ilmu pengetahuan akhirnya hanya diproses sebagai komoditas administratif demi selembar ijazah, bukan dihayati sebagai panduan etis dalam bertindak.
Dampaknya kian terakselerasi akibat siklus pergantian kurikulum yang kerap menjadi "monumen politik" pejabat berwenang. Setiap pergantian rezim melahirkan beban kurikuler baru yang sarat formalitas. Guru di daerah yang seharusnya berperan sebagai mentor karakter dan pengayom moral terdegradasi menjadi sekadar buruh administratif yang kehabisan waktu serta energi demi memenuhi tenggat laporan pusat.
Reorientasi: Desentralisasi Pendidikan dan Keadilan Struktural
Persoalan ini kian mendesak untuk dibenahi. Pemerintah harus berani melakukan reorientasi mendasar melalui desentralisasi kurikulum yang substantif serta pembenahan infrastruktur dasar dan sarana penunjang secara masif ketimbang terus melahirkan program-program pencitraan.
Kementerian terkait cukup membatasi perannya sebagai regulator standar kompetensi dasar dan pengawal kerangka etika umum. Wewenang penuh untuk merancang materi pembelajaran, pendekatan pedagogi, serta pengintegrasian nilai-nilai etnis dan budaya lokal harus dikembalikan kepada daerah. Alokasi dana dari kekayaan alam harus diprioritaskan secara riil untuk mengejar ketertinggalan sarana fisik, infrastruktur dasar, dan pemerataan guru di daerah kepulauan.
Biarkan komunitas pesisir di Maluku Utara membangun karakter kejujuran, keberanian, dan ketangguhan melalui budaya bahari mereka. Biarkan masyarakat di wilayah pegunungan menginternalisasi etika lingkungan melalui kearifan adat dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pendidikan yang kontekstual akan membuat ilmu pengetahuan terasa relevan dan memiliki daya fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan tidak boleh terus-menerus mencabut peserta didik dari akar lingkungan dan budayanya demi mengejar ilusi standarisasi nasional. Sekolah yang melepaskan anak didik dari akarnya—sekaligus membiarkan ketimpangan infrastruktur ditutupi oleh ego program pusat— hanya akan melahirkan teknokrat tanpa jiwa: manusia yang canggih secara intelektual, tetapi tumpul secara moral dan asing di tanah kelahirannya sendiri. ***
