 |
| Ketua SMIT, Mesak Habari |
Buntut dari simpang siurnya informasi sebuah kasus belakangan ini, SMIT secara tegas mendesak Mabes Polri untuk segera mencopot Kapolda DKI Jakarta dari jabatannya.
Mesak menilai, kepemimpinan Polda DKI telah gagal menjalankan tanggung jawab dalam menyampaikan kronologi peristiwa secara utuh dan akuntabel. Menurutnya, narasi yang berubah-ubah dan hanya menampilkan satu perspektif sepihak telah membuka ruang bagi bangkitnya sentimen rasisme terhadap masyarakat Indonesia Timur di ruang digital.
"Ketika polisi menyampaikan informasi yang tidak utuh, yang lahir bukan kepastian hukum, melainkan kegaduhan. Dan dari kegaduhan itulah rasisme menemukan panggungnya," ujar Mesak dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/07/2026).
SMIT menyoroti tajam gelombang ujaran kebencian yang menyerang warga Indonesia Timur, termasuk penggunaan hinaan rasial seperti sebutan "monyet" di media sosial.
Baginya, stigmatisasi ini merupakan dampak langsung dari kegagalan aparat dalam mengendalikan narasi publik secara adil.
"Rasisme tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh ketika negara gagal mengendalikan narasi, gagal menghadirkan fakta secara utuh, dan gagal menghukum para penyebar kebencian," tegasnya.
Merespons situasi yang kian memanas, SMIT mendesak Mabes Polri untuk menyisir dan memeriksa seluruh akun atau pihak yang diduga menyebarkan konten rasis terhadap warga Melanesia.
Negara diminta tidak hanya fokus pada pelaku tindak pidana utama, tetapi juga menindak tegas aktor-aktor yang mempolitisasi tragedi menjadi alat pemecah belah bangsa.
Kritik Mesak semakin menukik saat dirinya menyinggung ketimpangan perlakuan negara terhadap kontribusi ekonomi wilayah Indonesia Timur. Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap diskriminasi rasial ini merupakan bentuk kemunafikan politik yang nyata.
"Jangan menghina rakyat Melanesia sebagai 'monyet', tetapi hidup dari gas Blok Masela, menikmati nikel dan emas Maluku Utara, serta memanfaatkan potensi panas bumi Flores dan Pulau Maluku," cetus Mesak.
"Terlalu munafik jika negara menikmati kekayaan tanah Timur, tetapi membiarkan martabat manusianya diinjak-injak." tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Mesak menegaskan bahwa persatuan Indonesia tidak akan pernah kokoh jika dibangun di atas struktur ketidakadilan yang mengorbankan rakyat Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
"Kami menolak negara yang hanya datang mengambil sumber daya, tetapi abai melindungi harga diri manusianya. Copot Kapolda DKI Jakarta. Periksa para penyebar ujaran rasis, sebab tanpa keadilan, persatuan hanyalah slogan kosong," pungkasnya. (PM/red)
