Burhan Abdurahman Dinilai Tidak Konsisten Selesaikan Multi Years

Sebarkan:
Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate : Mubin A Wahid

TERNATE - Pemerintahan Walikota Ternate Burhan Abdurahman di anggap tidak konsisten menyelesaikan Multi Yers sesuai dengan tahapan pembayaran dan akan membebani masa pemerintahan yang baru. 

Ketua komisi II Mubin A Wahid kepada wartawan Rabu (06/01/21), mengatakan, DPRD sebelumnya suda mengihtiarkan kepada Walikota agar program yang suda di sepakati perlu ditinjauan kembali karena kemampuan keuangan kita tidak akan cukup.

“ Multi Yers itu kesepakatan DPRD dan Pemerintah Kota Ternate, dalam kesepakatan tersebut ada aitem – aitem pekerjaan dan pembayarannya, “ Ujar Mubin.

Mubin Menilai, Pemkot tidak konsisten dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan, misalnya 2019 di bayar berapa begitu juga di 2020, akhirnya terjadi penumpukan di 2021. Kalau Pemerintah mau melanjutkan harus ada program lain. Jangan mengikuti nafsu tapi kemampuan APBD kita tidak ada.

“ Kami meminta pemerintah dalam hal ini Walikota Ternate untuk kegiatan yang belum dilaksanakan jangan dulu dilanjutkan sehingga mampu menyesuaikan pendapatan untuk mencapai target. Bila perlu pekerjaan di Kalumta yang belum selesai itu di hentikan dulu. Akan tetapi Pemkot malah melanjutkan pekerjaannya sehingga terjadi penumpukan di tahun 2021 sebesar Rp. 81 Miliar, “ Pungkasnya

Mubin bilnag, tunggakan dari 2020 terbawa ke 2021 kurang lebih Rp 30 miliar ditambah dengan Walikota mengangkat PTT sebanyak 953 orang. Apa urgensinya, semua ini akan membebani Daerah. Kita harus berpikir bahwa keberlanjutan harus berjalan dengan baik, jangan kita mengikuti ego yang akhirnya membebani pemerintahan kedepan.

Pemerintahan Burhan Abdurahman tidak berfikir secara matang terkait dengan program kegiatan yang di laksanakan dan bagaimana konsekuensinya terhadap dampak Covid 19,

“ Tentunya dampak Covid 19 ini sangat besar, maka itu menjadi pertimbangan, oleh karena itu Pemerintah Pusat meminta sesuai dengan kementrian dalam negri dan mentri keuangan, bahkan pemerintah Daerah diminta untuk Refokusing dengan tujuan untuk menyesuaikan penganggaran sehingga Daerah melaksanakan pembangunan ini tidak ada hambatan, “ Jelasnya.

Lanjut Mubin, Pengelolaan keuangan yang paling buruk di dua tahun terakhir masa jabatan Burhan Abdurahman, karena tidak melihat kondisi objektif, dimana Rp 81 miliar harus dibayar di tahun 2021 dan mengantisipasi tambahan PTT 953 orang.

Hal ini suda berulang kali dilakukan Burhan . Dimana dari tahun 2019 ke 2020 kurang lebih Rp 29 miliar dan dari 2020 ke 2021 Rp 15 miliar atau 30 Miliar. ini bentuk kesengajaan penganggaran yang kurang bagus. Nanti kita lihat laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2020, itu akan tergambar semua, Tuturnya. “ (Dhan)


Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini