 |
| Sahril Marsaoly |
TERNATE - Kisruh di internal Partai Gerindra Maluku Utara kian memanas. Ini lantaran nama ketua DPD Gerindra Malut, Muhaimin Syarif terseret dalam kasus dugaan pemerasan terhadap kontraktor pembangunan Mesjid Raya Shaful Khairat Sofifi senilai 1,5 Miliar.
Akibat ulah Muhaimin, 7 DPC Partai Gerindra di Malut meminta DPP agar segera memecat Muhaimim Syarif dari Ketua DPD Gerindra Malut.
Salah satu wakil ketua DPD partai Gerindra Malut, Sahril Marsaoly mengatakan, dalam waktu dekat Muhaimin bakal diadukan ke DPP sebab dinilai merusak nama partai Gerindra.
“Dalam waktu dekat kami akan adukan ke DPP terkait dengan dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh ketua DPD Gerindra Malut, Muhaimin Syarif,”ucap Sahril kepada wartawan saat melakukan konferensi pers, pada Rabu 29 Juni 2022.
Sahril bilang, banyak masalah yang dilakukan oleh Muhaimin selama menjabat ketua DPD Gerindra Malut, mulai dari masalah perselingkuhan, Bansos senilai Rp. 1,3 miliar yang disalurkan di Kabupaten Pulau Taliabu dan Sanana yang saat ini telah menjadi temuan inspektorat serta masalah yang baru-baru ini viral dan telah menjadi konsumsi publik terkait dengan dugaan minta fee proyek Masjid Raya Sofifi kepada pihak kontraktor.
“Banyak sekali masalah yang timbul saat Muhaimin menjabat ketua DPD Gerindra. Dan ini sudah pasti berpengaruh pada Pileg Pilgub dan Pilpres di tahun 2024 mendatang,”jelasnya.
Menurut Sahril, saat ini sebanyak 7 DPC Gerindra yang sudah menandatangani secara tertulis agar Muhaimin segera dipecat dari ketua Gerindra Malut, agar tidak menjadi ancaman baik itu di Pilpres maupun Pilgub dan Pileg.
“ 7 DPC itu diantaranya DPC Kota Ternate, DPC Tidore, DPC Halmahera Barat, DPC Morotai, DPC Halmahera Timur, DPC Sula, dan DPC Halmahera Selatan,”pungkasnya.
Senada juga disampaikan oleh ketua Sayap Partai Gerindra Malut, Muhammad Abdul Kadir, Ia mengungkapkan Muhaimin tidak bisa dipertahankan lagi sebab ia telah merusak nama partai Gerindra
“Kami meminta agar DPP Gerindra mengambil sikap tegas agar Muhaimin segera dipecat dan digantikan dengan ketua yang baru agar kedepan tidak berpengaruh pada hajatan politik 2024 mendatang,”tandasnya.(tim)
