 |
| Ahmad Purbaya |
SOFIFI, PotretMalut - Pembagian Dana Hagi Hasil sektor pertambangan dari pemerintah pusat ke daerah sangat kecil, penyebabnya adalah pemerintah provinsi maluku Utara tidak memiliki data produksi pertambangan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut, Ahmad Purbaya, mengatakan, data produksi pertambangan di Maluku Utara hanya berdasarkan dari Kementerian ESDM. Tentu hal ini dapat berpengaruh pada DBH. Bahakan permasalahan ini kata Purbaya, menjadi sorotan para akademisi hingga saat ini.
Daerah-daerah penghasil tambang justru banyak kemiskinan, seperti Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dan Halmahera Timur. Ini harus dirubah jangan sampai daerah penghasil tambang jadi daerah yang miskin. cara merubah, tentunya dengan alokasi anggaran yang disampaikan ke pusat. wartawan, Senin (9/1/2023).
“ Kemarin rapat dengan Kementerian Keuangan responya sudah bagus, tinggal Kementerian ESDM buka data, sehingga ada data perbandingan,” jelasnya.
Menurut dia, selama ini data hasil produksi pertambangan hanya satu arah dari Kementerian ESDM. Sementara data dari Provinsi Malut tidak ada. Ini dikarenakan tidak ada peraturan yang menegaskan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Malut wajib menyampaikan data ke Dinas ESDM.
“Jadi seolah-olah kita yang kejar, harusnya ada regulasi mewajibkan. Sehingga data yang disampaikan perusahaan tambang yang beroperasi di Malut ke Dinas ESDM, itu yang kita rekon dengan data yang mereka sampaikan di Kementrian ESDM. Sekarang inikan Dinas ESDM kita tidak punya data,” cetusnya (red)
