Sekda Malut : DBH Pertambangan Jadi Primadona Pembangunan

Samsuddin A. Kadir : Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara 

TERNATE, PotretMalut - Pembangunan Maluku Utara saat ini mengandalkan dana bagi hasil sektor pertambangan. Bukan lagi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir mengatakan itu dalam sambutannya pada rapat koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara dengan Pemerintah 10 Kabupaten Kota, di Red Corner Cafe, Ternate, Senin (9/1/23)    

Rapat yang mengusung tema "Evaluasi Perkembangan Ekonomi dan Dana Bagi Hasil sektor pertambangan," itu dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali. 

Rakor ini, kata Sekda, bertujuan untuk berkoordinasi dan mengetahui sumber, jumlah dan pembagian dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Untuk melaksanakan pembangunan yang maksimal, dibutuhkan pendanaan yang maksimal pula,”kata Sekda. 

“Sebelumnya yang menjadi andalan (pembangunan) adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2023 ini yang menjadi primadona adalah Dana Bagi Hasil (DBH) karena ada peningkatan di sektor pertambangan,"ungkapnya.(min/red)