 |
| Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sri Haryanti Hatary. |
TERNATE, PotretMalut - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Provinsi Malut tahun 2023.
Rakor yang digelar pada Rabu, (14/03/2023) di Grand Pala Room Boulivard Hotel Ternate itu dibuka oleh Gubernur Malut yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sri Haryanti Hatary.
Sri mengatakan, berdasarkan pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Presiden melimpahkan kewenangannya dalam bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Pempus).
Selain itu, sebagai Wakil Pempus, Gubernur memiliki kewenangan mengkoordinasikan instansi vertikal di wilayahnya untuk menciptakan keseimbangan hubungan Pempus dan pemerintah daerah.
Gubernur sebagai Wakil Pempus juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33 tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
"dalam PP tersebut, Gubernur mengemban empat puluh enam jenis tugas dan wewenang yang bersifat atributif, yang berarti kewenangan Gubernur diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan"jelasnya.
Sebagai pedoman dan mekanisme pelaksanaan empat puluh enam tugas dan wewenang Gubernur, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-614 Tahun 2022 tentang program kegiatan pelimpahan tugas dan wewenang.
Lanjut Sri, pada tahun 2023 Mendagri akan memberikan penghargaan GWPP kepada Gubernur dengan indikator kinerja tertinggi.
Diakhir sambutan, Sri mengatakan, akan dibentuk Tim Perangkat GWPP yang terdiri dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memiliki kesesuaian tugas dan wewenang GWPP di Malut dan dirinya mengharapkan peningkatan kinerja GWPP.
"Marilah kita jadikan Rakor GWPP sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja, " ucapnya.
Sementara Analisis Kebijakan Pada Biro Pemerintahan Malut yang juga sebagai Sekretaris Penyelenggara Rakor, Hadi Tuasamu mengatakan, Rakor menghadirkan beberapa Narasumber.
Narasumber dalam Rakor diantaranya Johan Fahri, Akademisi Universitas Khairun, perwakilan dari Kemendagri yang memberikan materi via Zom.
"Peserta Rakor juga mendapatkan arahan dari Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, " tandasnya. (mail/red)
