 |
| Tim TEP Patriot PSPK UGM |
Fakta ini menunjukkan bentang alam dan infrastruktur di Sumber Makmur sudah sangat rentan: bukan hanya soal intensitas hujan, tetapi juga kapasitas lingkungan dan jaringan jalan untuk mengalirkan dan menahan air.
Di tingkat nasional, publik baru saja dikejutkan oleh banjir dan longsor besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut berbagai kajian dan siaran pers lembaga lingkungan terkait erat dengan deforestasi, ekspansi sawit, serta hilangnya fungsi lindung kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).
Pola yang sama—kerusakan ekosistem hulu, alih fungsi lahan, dan pembangunan infrastruktur yang tidak mengikuti kaidah ekologis—adalah ancaman yang kini membayangi Sumber Makmur dan kawasan Trans-Gane Timur.
Desa Sumber Makmur saat ini praktis hanya memiliki satu urat nadi transportasi: jalan poros Gurua–Sumber Makmur sepanjang kurang-lebih 18 km yang kondisinya rusak parah.
Pada kejadian terakhir, ambulans jenazah dari Weda bahkan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Sumber Makmur, karena ruas jalan tergenang dan berlumpur berat. Jenazah terpaksa dipindahkan ke kendaraan pick up milik desa yang menggunakan ban off-road untuk bisa menembus akses menuju kampung.
Peristiwa ini bukan sekadar hambatan teknis, melainkan cermin ketidakadilan struktural: warga desa dibiarkan bergantung pada satu-satunya akses yang rapuh, sementara layanan dasar—termasuk layanan darurat—tidak dapat dijamin secara layak.
Situasi ini adalah lampu kuning sebelum bencana yang lebih besar bisa saja terjadi: banjir besar yang meluluhlantakkan kebun dan rumah, atau longsor yang menutup total satu-satunya jalan yang membelah Gunung Mamae dan menghubungkan Sumber Makmur dengan dunia luar.
Jika hal itu terjadi, ribuan warga di SP 1 sampai SP 6 berisiko terisolasi, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan yang memikul beban kerja perawatan di rumah tangga.
Karena itu, warga dan para pendamping mendesak pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah-langkah darurat dan strategis sebagai.
Perbaikan Segera dan Bertahap Jalan Poros Gurua–Sumber Makmur (±18 KM) .
Pertama, penanganan darurat di titik-titik rusak terparah agar ambulans, kendaraan logistik, dan layanan dasar tetap dapat masuk.
Dua, perbaikan jangka menengah dengan peningkatan struktur badan jalan, drainase samping, dan penataan tikungan serta tanjakan rawan longsor.
Ketiga, penjaminan bahwa standar pembangunan jalan mempertimbangkan daya dukung tanah dan intensitas hujan di kawasan Gane Timur, bukan sekadar tambal sulam.
Perbaikan dan Penguatan Tebing Dengan Metode yang Sesuai Kondisi Lokal
Di titik-titik rawan runtuhan tebing dan longsor, diperlukan kombinasi pendekatan teknik sipil dan pendekatan ekologis.
Mulai dari pertama, pemasangan bronjong batu (gabion) atau talud bertangga di tebing yang terjal dan langsung berbatasan dengan badan jalan.
Kedua, pembuatan saluran drainase dan gorong-gorong yang memadai untuk mengurangi tekanan air pada tebing.
Dan Ketiga, penanaman vegetasi berakar kuat (misalnya bambu lokal, akar wangi/vetiver, dan tanaman keras lain), sebagai bentuk bioengineering untuk menstabilkan lereng dalam jangka panjang.
Pendekatan ini penting agar penguatan tebing tidak hanya "keras" secara konstruksi tetapi juga sejalan dengan pemulihan fungsi ekologis tanah dan lereng.
Normalisasi Sungai dan Pemulihan Sempadan dari SP 1 sampai SP 6
Di seluruh bentang Sumber Makmur (SP 1–SP 6), sungai-sungai kecil dan saluran air perlu dinormalisasi dengan prinsip keadilan ekologis.
Yaitu pembersihan sedimen dan sampah pada titik-titik penyumbatan aliran air, dengan melibatkan kelompok warga dan pemuda.
Kedua, penetapan dan penegakan kembali sempadan sungai sebagai zona lindung, termasuk penghentian pembukaan lahan baru di bibir sungai.
Tiga, penanaman pohon di sempadan untuk mengurangi erosi dan memperlambat aliran permukaan saat hujan.
Keempat, sinkronisasi program normalisasi ini dengan rencana tata ruang dan program kementerian/lembaga agar tidak menjadi proyek sesaat.
Audit Tata Ruang dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Hulu
Belajar dari pengalaman Aceh dan Sumatera Utara, di mana banjir dan longsor diperparah oleh deforestasi dan ekspansi industri ekstraktif di kawasan hulu DAS.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu melakukan audit bentang lahan di hulu yang berkaitan dengan aliran sungai-sungai di Sumber Makmur.
Meninjau ulang izin-izin yang berpotensi merusak fungsi lindung hutan dan daerah resapan air.
Menetapkan moratorium pembukaan lahan baru di zona-zona kritis sampai ada kajian risiko yang komprehensif.
Penyusunan Rencana Kontinjensi dan Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas
Mengingat posisi Sumber Makmur yang rawan terputus akses, desa dan pemerintah perlu bersama-sama menyusun peta jalur evakuasi, titik kumpul aman, dan mekanisme distribusi logistik saat banjir atau longsor.
Kedua, sistem peringatan dini yang sederhana namun efektif, misalnya dengan pemantauan tinggi muka air di beberapa titik sungai, dan mekanisme komunikasi berlapis (RT, dusun, masjid, posko desa).
Dan skema dukungan khusus bagi kelompok rentan (anak, lansia, difabel, ibu hamil) dalam situasi darurat.
Banjir di Sumber Makmur bukan sekadar fenomena alam, melainkan cermin ketimpangan pembangunan dan lemahnya perlindungan ruang hidup warga di wilayah pinggiran.
Menunda perbaikan jalan dan pembenahan lingkungan berarti menerima risiko bahwa suatu hari desa ini akan benar-benar terputus, dan baru akan "diingat" setelah korban berjatuhan.
Warga dan para pendamping menyerukan agar jalan, jembatan, tebing, dan sungai di Sumber Makmur dipandang sebagai prioritas bersama—dari desa, kabupaten, provinsi hingga nasional—sebelum lampu kuning ini berubah menjadi sirene merah bencana kemanusiaan. **
Tim TEP Patriot PSPK UGM,
Ternate, 3 Desember 2025.
