 |
| Istimewa |
Sekretaris Wilayah Rampai Nusantara Malut, Abdullah Adam, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera mengambil langkah hukum dan menindak oknum yang mencoba mengacaukan situasi dengan penghasutan tersebut.
Menurut Abdullah, sebagai pejabat publik, harusnya jadi penengah sekaligus pengayom, bukan ikut memprovokasi. "Pejabat publik harus berpikiran jernih dengan mengedepankan akal sehat," ujar Alud sapaan akrabnya, Senin (30/03/2026).
Alud juga mendesak DPD Partai Demokrat Maluku Utara, segera mengevaluasi AK, karena secara tidak langsung sudah mencederai nama baik partai, apalagi sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi.
Sementara itu, Ketua Wilayah Rampai Nusantara Malut, Nurcholish Rustam, mengatakan bahwa secara organisasi, Rampai Nusantara akan bersurat ke Badan Kehormatan DPRD, karena ini adalah persolaan serius.
"Kami akan melaporkan hal ini ke BK DPRD, hal seperti tidak boleh dianggap sepele,", Ujar Nurcholish.
Rampai Nusantara juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Halmahera Utara, agar tidak terprovokasi, tetap tenang, dan serahkan kepada aparat penegak hukum untuk memproses ini. *
