 |
| Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat DPP IMM, Cilfan Jaguna |
DPP IMM, menilai perusahaan telah bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan tanggung jawab sosialnya.
Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat DPP IMM, Cilfan Jaguna, menegaskan bahwa tindakan masyarakat yang memperjuangkan haknya tidak boleh dikriminalisasi atau dianggap sebagai tindak kejahatan.
"Jangan ada klaim sepihak yang menyebut tindakan masyarakat sebagai kejahatan. Itu bentuk penyesatan opini. Yang harus dilihat adalah akar persoalan dan hak-hak masyarakat yang selama ini diabaikan," tegas Cilfan dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/04/2026).
Menurutnya, konflik berkepanjangan ini merupakan bukti lemahnya aspek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan. Ia menekankan bahwa investasi besar seharusnya membawa kesejahteraan bagi warga lokal, bukan justru menjadi sumber intimidasi.
Sebagai bentuk keseriusan, DPP IMM mengeluarkan ultimatum kepada pihak perusahaan dan pemangku kepentingan, untuk segera menyelesaikan persoalan ini secara adil dan transparan. Jika dalam waktu dekat tidak ada solusi yang berpihak pada rakyat, IMM mengancam akan membawa isu ini ke tingkat nasional.
"DPP IMM akan berdiri di garis depan untuk membela kepentingan rakyat. Jika tidak ada penyelesaian, maka kami akan mengkonsolidasikan kekuatan untuk melakukan demonstrasi secara nasional. Ini bukan ancaman, tapi komitmen perjuangan," ujar Cilfan.
Lebih lanjut, ia menuntut agar segala bentuk intimidasi dan upaya menyudutkan masyarakat segera dihentikan. DPP IMM berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, guna memastikan pembangunan dan investasi di daerah tetap menjunjung tinggi nilai keadilan.
"Keberpihakan kami jelas: bersama rakyat. Tidak boleh ada yang dirugikan atas nama investasi. Pembangunan harus berkeadilan," tutupnya. (Tim/red)
