 |
| Aksi blokade jalan utama aktivitas Harita Group berlangsung ricuh |
Aksi ini dipicu oleh klaim sepihak PT Harita Group atas lahan kebun seluas kurang lebih 6,5 hektare milik Alimusu La Damili, seorang petani setempat. Lahan tersebut rencananya akan digunakan oleh perusahaan untuk pembangunan infrastruktur bandara.
Berdasarkan rekaman video yang beredar, situasi di lapangan sempat memanas saat petugas keamanan perusahaan dan aparat mulai mendekati massa. Kericuhan tak terhindarkan ketika aksi saling dorong terjadi antara warga dan pihak Security Harita Group.
Suasana semakin tegang saat seorang perempuan dari pihak keluarga pemilik lahan diduga ditarik paksa oleh petugas keamanan dari kerumunan massa. Sementara itu, potongan kayu yang digunakan warga untuk memblokade jalan diangkut paksa menggunakan mobil dump truck milik perusahaan.
"Pak TNI dan Polri, jangan diam. Tolong jaga kami! Kami hanya menuntut agar lahan segera dibayar oleh Harita," teriak salah satu warga di lokasi kejadian.
Orator aksi sekaligus Ketua Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Halmahera Selatan, Irwan Abubakar, mengecam keras tindakan represif yang dilakukan pihak perusahaan. Ia menilai pembubaran paksa tersebut tidak manusiawi di tengah upaya warga menuntut keadilan.
"Warga hanya menuntut hak atas tanah mereka yang diserobot dan dirusak. Perusahaan seharusnya tahu diri dan bertanggung jawab, bukan malah memprovokasi rakyat hingga marah," tegas Irwan.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, PT Harita Group belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Irwan mendesak agar perusahaan segera memenuhi hak-hak pemilik lahan, guna menghindari konflik yang lebih luas.
"Kami minta perusahaan jangan lagi buat masalah. Selesaikan masalah lahan ini supaya warga Soligi tidak muak," pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi dan warga Desa Soligi dilaporkan masih bertahan di lokasi lahan milik Alimusu La Damili untuk menjaga tanah mereka. Belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen PT Harita Group terkait insiden dan tuntutan warga tersebut. (Ar/red)
