 |
| Ketua DPD Demokrat Maluku Utara, Rahmi Husen bersama Ketua PB Formmalut Jabodetabek, M. Reza A. Syadik |
Buntut dari dugaan pernyataan provokatif bernuansa SARA yang disebarkan melalui grup WhatsApp, Aliansi Pemuda Mahasiswa Maluku Utara di Jakarta resmi melaporkan kasus ini ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan Mabes Polri pada Kamis 02 April lalu.
Langkah hukum dan organisatoris ini diambil sebagai bentuk kontrol sosial, sekaligus tuntutan akuntabilitas atas narasi yang dinilai mengancam kohesi sosial dan kerukunan umat beragama di Maluku Utara.
Menanggapi krisis etika ini, Ketua Umum Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB Formmalut) Jabodetabek, M. Reza A. Syadik, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Rahmi Husen, untuk mengambil langkah progresif.
Menurut Reza, Partai Demokrat sebagai institusi modern memiliki tanggung jawab normatif untuk menjunjung tinggi nilai toleransi dan pluralisme.
"Kami mendorong Ketua DPD, Rahmi Husen, untuk mengoptimalkan peran strategisnya demi menyelamatkan marwah partai. Jangan sampai kepemimpinan daerah terjebak dalam sikap pasif terhadap kader yang diduga merusak integrasi sosial," ujar Reza dalam keterangannya, Sabtu (04/04/2026).
Ia juga mendesak agar DPD segera memberikan rekomendasi sanksi berat kepada DPP, termasuk opsi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Aksandri Kitong. Langkah tegas ini dinilai krusial sebagai sinyal bahwa partai tidak memberikan ruang bagi praktik politik eksploitatif berbasis SARA.
Reza menyebutkan, pelaporan ke Mabes Polri dilakukan untuk memastikan adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Aliansi Pemuda Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini secara berkelanjutan.
"Ini adalah bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong transparansi institusional. Kami akan melakukan aksi lanjutan sebagai langkah evaluasi untuk memastikan respons dari DPP Demokrat maupun kepolisian berjalan sesuai prinsip negara hukum," tegas Reza. *
