Soal Konflik Halteng, SMIT Sebut Gubernur Lebih Pilih Jaga Kepentingan Elit Ketimbang Rakyat

Wakil Ketua Umum SMIT, Inggrid Nola Tokan

HALTENG, PotretMalut - Solidaritas Muda Indonesia Timur (SMIT), melontarkan kritik terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang dinilai memilih bungkam di tengah rentetan konflik sosial yang melanda wilayahnya.

Sikap diam tersebut dituding sebagai bentuk "pembiaran struktural" yang justru memperuncing polarisasi di masyarakat.

Wakil Ketua Umum SMIT, Inggrid Nola Tokan, menyatakan bahwa dalam situasi krisis, seorang pemimpin seharusnya hadir sebagai penentu arah dan pembuka ruang dialog untuk memastikan keadilan. Namun, yang terjadi di Maluku Utara justru sebaliknya.

"Diamnya pemimpin bukanlah sikap netral, melainkan bentuk keberpihakan agar konflik mencapai titik jenuh. Ini membuat rakyat merasa lemah dan akhirnya menyerah pada skema pembebasan lahan yang hanya menguntungkan kelompok dominan," ujar Nola, Selasa (07/04/2026).

Nola menekankan bahwa konflik yang terjadi seperti di Halmahera Tengah, tidak muncul dari ruang hampa. Hal tersebut merupakan akumulasi dari ketimpangan ekonomi dan eksploitasi ruang hidup (konflik primer).

Ironisnya, isu SARA seringkali digunakan sebagai alat murah untuk memecah solidaritas warga agar mereka tidak mempertanyakan kerusakan lingkungan dan perampasan lahan.

"Selama masyarakat sibuk saling curiga berdasarkan etnis atau agama, mereka tidak akan sempat bertanya siapa yang diuntungkan dari hancurnya hutan atau sungai yang tidak lagi bisa diminum," lanjutnya.

Situasi ini diperparah dengan adanya dugaan percakapan provokatif dari oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, yang semakin mempertajam polarisasi (konflik sekunder), hingga memicu potensi pertikaian fisik dan perusakan fasilitas umum.

SMIT menilai gubernur telah gagal menjalankan mandat sebagai representasi publik. Nola menduga gubernur terjebak dalam jejaring kepentingan elit yang melihat tanah Halmahera sekadar sebagai komoditas, bukan rumah bagi rakyat.

Mengutip Paulo Freire, Nola mengingatkan bahwa netralitas dalam situasi penindasan sebenarnya adalah keberpihakan kepada yang kuat.

"Jika dalam momen krisis kemanusiaan gubernur memilih diam, maka diam itu sendiri adalah jawaban. Itu membuktikan bahwa kekuasaan tidak berdiri di sisi rakyat, melainkan di sisi kepentingan yang ingin mempertahankan status quo," tegas Nola menutup pernyataannya.

SMIT mendesak adanya keberanian politik dari pemerintah daerah untuk menyentuh akar masalah, yaitu ketimpangan penguasaan lahan, serta membuka dialog yang setara dan inklusif demi perdamaian yang nyata, bukan sekadar perdamaian semu. (Calu/red)