Kadisparbud-Ekraf Mangkir RDP, Komisi III DPRD Halsel Murka dan Batalkan Rapat

Sebarkan:
Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib
HALSEL, PotretMalut - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diagendakan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif (Disparbud-Ekraf) pada Rabu (19/08/2026) terpaksa dibatalkan. Pembatalan ini dipicu oleh ketidakhadiran Kepala Disparbud-Ekraf Halmahera Selatan, Ali Dano Hasan. 

Mangkirnya Ali Dano Hasan memicu reaksi keras dari Ketua Komisi III DPRD, Safri Talib. Mengingat, RDP tersebut sangat krusial untuk membahas sejumlah masalah penting di sektor pariwisata daerah. 

"Yang kami inginkan Kadisnya harus hadir, sebab ada beberapa hal penting yang akan kami konfirmasi langsung dan diskusikan," tegas Safri dengan nada geram.

Meski Disparbud-Ekraf diwakili oleh Sekretaris Dinas, Warda Bahmid, bersama staf perencanaan serta para Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Kreatif, Pemasaran dan Promosi, hingga Destinasi, Safri menegaskan keterwakilan jajaran tersebut tidak bisa menguatkan jalannya RDP. Ali Dano Hasan sendiri dikabarkan sedang berada di luar daerah (Ternate), sehingga Komisi III memilih menghentikan dan membubarkan rapat. 

"Nah, yang hadir itu rata-rata Kabid. Alasannya, bahwa Kadis ke Ternate. Olehnya itu, kami minta kalian (Disparbud-Ekraf) balik dulu," jelas Safri. 

Ia menuturkan, RDP baru akan dijadwalkan kembali setelah Kepala Disparbud-Ekraf telah pulang ke Bacan. Menurutnya, ada poin mendesak yang membutuhkan konfirmasi langsung dari sang Kadis, salah satunya adalah polemik Kusu Island Resort yang belakangan menyita perhatian publik. 

"Kami mau pastikan apa betul persoalan yang ada disana itu seperti apa jadinya, dan bagaimana penyelesaiannya," paparnya. 

Safri menambahkan, penjelasan langsung dari Ali Dano Hasan sangat penting sebagai bahan masukan dan pertimbangan Komisi III DPRD, untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Pihaknya menyayangkan adanya potensi besar wisata di wilayah tersebut yang justru diduga dieksploitasi tanpa izin. 

"Soal seperti apa wilayah ini yang dianggap punya potensi besar di sektor pariwisata, namun itu bisa terjadi eksploitasi tanpa ada izin," pungkas Safri. (Ar/red)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini