![]() |
| Ketua RN Maluku Utara, Nurcholish Rustam |
Ketua RN Maluku Utara, Nurcholish Rustam, menyampaikan respons positifnya terkait langkah awal pihak kepolisian ini. Menurutnya, program prioritas ini memuat arah baru yang menjanjikan bagi keamanan dan kemajuan di wilayah Maluku Utara.
![]() |
| 7 Program Prioritas Kapolda Maluku Utara (Istimewa) |
"Kami menyambut baik 7 program prioritas tersebut. Ini merupakan sebuah langkah awal untuk Maluku Utara yang lebih baik. Namun, kami juga sangat berharap 7 program prioritas tersebut tidak sebatas di atas kertas dan wacana saja, melainkan lebih kepada aksi nyata di lapangan," ujar Cholis, sapaan akrabnya, Selasa (11/08/2026).
Meski memberikan dukungan penuh, RN secara kelembagaan tetap memberikan catatan kritis. Mereka mengingatkan Kapolda Malut agar tidak melupakan penuntasan sejumlah kasus hukum masa lalu yang hingga kini belum memiliki kejelasan status.
Beberapa kasus menonjol yang disoroti antara lain adalah tragedi berdarah di Hutan Patani Kabupaten Halmahera Tengah, serta maraknya aktivitas pembalakan liar atau illegal logging yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan. Rampai Nusantara mendesak pihak kepolisian untuk memberikan perhatian serius dan kejelasan hukum atas kasus-kasus tersebut.
Di sisi lain, Cholis juga mendorong adanya kolaborasi aktif dengan kelompok pemuda dalam implementasi program kerja Kapolda. Secara khusus, ia menyoroti program "Desa Binaan" dan "Generasi Emas Kie Raha" sebagai wadah yang sangat potensial untuk merangkul anak muda.
"Keterlibatan generasi muda dalam program Desa Binaan dan Generasi Emas Kie Raha ini menjadi poin penting. Ini adalah ruang yang sangat baik untuk mendukung hal-hal positif bagi pemuda di Maluku Utara. Harapan kami, Kapolda Malut bisa sukses besar dalam mengeksekusi 7 program prioritas tersebut," pungkasnya. (PM/red)

