 |
| Sahril Thahir saat Membuka Diklat Laskar Gerindra Maluku Utara |
Mereka diminta memeriksa secara ketat seluruh dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, untuk memastikan program kerja pemerintah daerah sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan bahwa sebagian pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di Maluku Utara belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap visi besar presiden.
"Saya instruksikan agar semua memeriksa dokumen APBD tahun 2027. Apakah benar-benar mereka mendukung Asta Cita atau tidak. Dugaan saya, sebagian pemerintah kabupaten dan provinsi tidak mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," ujar Sahril usai membuka Diklat Laskar Gerindra yang berlangsung di Gor Sofifi, Minggu (18/10/2026).
Sahril menegaskan bahwa jika dalam proses pengawasan ditemukan program daerah yang bertolak belakang atau tidak mendukung visi presiden, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan formal ke tingkat pusat.
"Kalau ada yang tidak mendukung, tentu kami sebagai anggota akan melaporkan kepada pimpinan kita yang paling tinggi, bahwa ada pemerintah di kabupaten dan provinsi yang tidak mendukung Asta Cita Prabowo," tegasnya.
Sebagai perpanjangan tangan partai di legislatif, Sahril meminta seluruh kader dan anggota DPRD dari Partai Gerindra untuk tetap konsisten bergerak di jalur perjuangan partai, yaitu berpihak kepada masyarakat kecil.
"Untuk anggota DPRD, saya meminta mereka untuk tetap berjuang sesuai tujuan partai, yaitu berjuang untuk rakyat. Kami adalah pejuang kaum miskin, kaum papah, pejuang untuk buruh, petani, nelayan, kami ada di situ. Seluruh kader Partai Gerindra harus hadir," katanya.
Lebih lanjut, DPD Gerindra Maluku Utara juga memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penyelamatan aset negara. Keberhasilan mengeksekusi lahan-lahan ilegal demi dikembalikan ke negara dinilai sebagai wujud nyata dari amanat Pasal 33 UUD 1945.
Melihat ketegasan tersebut, Sahril menyatakan bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto sangat layak dan wajib untuk berlanjut hingga dua periode, demi membersihkan Indonesia dari praktik korupsi yang sistemik.
"Kami sebagai kader Partai Gerindra menilai beliau mampu menjalankan tugas sebagai presiden. Sehingga dua periode itu wajib bagi kami," pungkas Sahril. (Tim/red)
