Pelaksanaan Program LIN Menunggu Kepres

Sebarkan:

 

Plt Kadis Perikanan Dan Kelautan Provinsi Maluku Utara 


TERNATE
– Pelaksanaan program Lumbung Ikan Nasional di Maluku Utara, tinggal menunggu Keputusan Presiden (Kepres). Hal ini dikatakan Pelaksana Tuga (Plt) Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Abdullah Assagaf kepada wartawan Sabtu (23/1/2021).

Menurnya, Kepres tersebut akan dikeluarkan pada Februari atau Maret dan akan ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dengan begitu, pada Maret 2021 nanti program LIN dipastikan sudah bisa jalan.“ Insha Allah bulan depan Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Keprsenya”

Lanjut dia, total anggaran LIN untuk Provinsi Malut senilai 1,7 Triliun. Untuk tahap pertama yang akan dicairkan itu berkisar 300 sampai 500 miliar, dan berlangsung selama tiga tahap. "Jadi kita tunggu Kepres. Kalau Kepres sudah ada, maka program sudah bisa jalan. Jadi mungkin di Maret sudah ada," ujarnya saat ditemui di sela-sela kegiatan Musyawarah IKAPERIK yang berlangsung di Sahid Hotel, Sabtu (23/1).

Menurutnya, angaran LIN ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, sarana prasarana perikanan dan kelautan. Selain itu, juga ada kegiatan pemberdayaan untuk perikanan tangkap. "Ada armada, alat tangkap dan lain sebagainya,"  jelasnya.

Dirinya menambahkan, program LIN ini dibagi ke empat Sentra Perikanan Terpadu (SPT). SPT satu ada Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Halmahera Timur. SPT dua terdiri dari Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Tikep, dan Kabupaten Halmahera Tengah. Untuk SPT tiga ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Sementara SPT empat terdiri dari Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Taliabu.

"Semua program akan difokuskan ke masing-masing SPT, ditambah dengan  kegiatan tambahan yakni peningkatan sumber daya manusia,, pengembangan SKPT ini, akan didorong melalui koneksitas antar wilayah dengan dukungan beberapa sentra usaha perikanan, seperti pelabuhan dan balai-balai budidaya ikan di kabupaten maupun kota di Malut." terangnya.

Meski demikian, Kepala Bidang Perikanan Tangkap ini mengaku khwatir jika Kepres ini terlambat keluar akan terjadi refocusing anggaran. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP. Sebab pandemi covid belum berakhir dan butuh penanganan yang memakan banyak anggaran.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar Kepres segera diteken. Sehingga proses pencairan anggaran dan programnya bisa jalan. "Tapi kita optimis Kepres ini bisa turun bulan depan. Dengan begitu DIPA sudah bisa jalan dan tinggal action saja," tandasnya menutup. (red/adv)

 

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini