 |
| Plt Kadis Perikanan Dan Kelautan Provinsi Maluku Utara |
TERNATE – Pelaksanaan
program Lumbung Ikan Nasional di Maluku Utara, tinggal menunggu Keputusan
Presiden (Kepres). Hal ini dikatakan Pelaksana Tuga (Plt) Kepala Dinas Provinsi
Maluku Utara Abdullah Assagaf kepada wartawan Sabtu (23/1/2021).
Menurnya, Kepres tersebut akan
dikeluarkan pada Februari atau Maret dan akan ditandatangani Presiden Joko
Widodo. Dengan begitu, pada Maret 2021 nanti program LIN dipastikan sudah bisa
jalan.“ Insha Allah bulan depan Presiden Joko Widodo sudah menandatangani
Keprsenya”
Lanjut dia, total anggaran
LIN untuk Provinsi Malut senilai 1,7 Triliun. Untuk tahap pertama yang akan
dicairkan itu berkisar 300 sampai 500 miliar, dan berlangsung selama tiga
tahap. "Jadi kita tunggu Kepres. Kalau Kepres sudah ada, maka program
sudah bisa jalan. Jadi mungkin di Maret sudah ada," ujarnya saat ditemui
di sela-sela kegiatan Musyawarah IKAPERIK yang berlangsung di Sahid Hotel, Sabtu
(23/1).
Menurutnya, angaran LIN ini
difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, sarana prasarana perikanan dan
kelautan. Selain itu, juga ada kegiatan pemberdayaan untuk perikanan tangkap.
"Ada armada, alat tangkap dan lain sebagainya," jelasnya.
Dirinya menambahkan, program
LIN ini dibagi ke empat Sentra Perikanan Terpadu (SPT). SPT satu ada Kabupaten
Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Halmahera Timur. SPT dua
terdiri dari Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Tikep, dan Kabupaten
Halmahera Tengah. Untuk SPT tiga ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Sementara
SPT empat terdiri dari Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Taliabu.
"Semua program akan
difokuskan ke masing-masing SPT, ditambah dengan kegiatan tambahan yakni peningkatan sumber
daya manusia,, pengembangan SKPT ini, akan
didorong melalui koneksitas antar wilayah dengan dukungan beberapa sentra usaha
perikanan, seperti pelabuhan dan balai-balai budidaya ikan di kabupaten maupun
kota di Malut." terangnya.
Meski demikian, Kepala
Bidang Perikanan Tangkap ini mengaku khwatir jika Kepres ini terlambat keluar
akan terjadi refocusing anggaran. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan pihak
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal KKP. Sebab pandemi covid belum berakhir dan butuh
penanganan yang memakan banyak anggaran.
Oleh karena itu, dirinya
berharap agar Kepres segera diteken. Sehingga proses pencairan anggaran dan
programnya bisa jalan. "Tapi kita optimis Kepres ini bisa turun bulan
depan. Dengan begitu DIPA sudah bisa jalan dan tinggal action saja,"
tandasnya menutup. (red/adv)
