 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara "Samsuddin A. Kadir" |
SOFIFI,PM – Melalui Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Jhon Wempi Wetipo yang direncanakan akan berkunjung ke
Halmahera Utara Kamis (28/1) besok. Untuk itu, demi mendorong percepatan
pembangunan pascabanjir di Provinsi Maluku Utara, Pemprov Malut berencana
mengusulkan sejumlah permintaan ke Pemerintah Pusat terkait perbaikan
infrastruktur yang ada di beberapa titik akibat banjir.
Sekretaris
Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menegaskan, permintaan yang
akan disampaikan Pemerintah Daerah menyangkut dengan penanganan pembangunan
pascabanjir yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Malut beberapa pekan
lalu.
"Kebetulan
besok Wamen datang, kita akan sampaikan permintaan, mengingat kapasitas beliau
adalah orang no dua di kementerian PUPR. Kita sangat membutuhkan anggaran dari
pusat dalam penanganan pembangunan usai banjir di Malut," ujar Sekda, Rabu
(27/1).
Lanjut, Dana Tak
Terduga (DTT) Provinsi Malut saat ini tidak mampu membiayai kebutuhan bencana
yang tersebar di beberapa titik di seluruh kabupaten/kota mulai dari penanganan
Covid-19 hingga bencana alam.
"Tentu ini
sangat mahal, apalagi DTT kita terbatas. Besaran DTT-nya nanti bisa ditanyakan
ke Dinas PUPR," ungkapnya.
Sekprov
menambahkan, Pemprov Malut pada prinsipnya memberikan support bagi
kabupaten/kota yang telah membuat penanganan tanggap darurat pascabencana.
"Biasanya
langkah awal yang kita tangani adalah tanggapnya, setelah itu baru kita
pikirkan langkah selanjutnya misalnya rehab dan rekontruksi," katanya.
Terputusnya
akses penghubung antara Kecamatan Loloda Utara dan Galela Utara juga menjadi
perhatian serius Pemprov Malut dalam menanganinya.
"Kesediaan
berupa stok makanan dan lainnya sudah ditangani oleh kabupaten/kota, dan insya
Allah tahap berikutnya akan dikirim kembali," tandasnya (red).
