TERNATE, PotretMalut - Front Rakyat Peduli Pendidikan Maluku Utara (FRPP-MU) menggelar aksi menolak pergantian dan pengangkatan beberapa pimpinan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan 120 Kepala Sekolah (Kepsek) di Provinsi Maluku Utara (Malut).
FRPP-MU menilai, Pergantian dan pengangkatan beberapa pimpinan OPD dan Kepsek dengan dalih penyegaran oleh BKD Malut sarat akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Aksi yang tergelar di Polda dan Kejati Malut, Kamis, (15/6/2023) itu meminta Polda dan Kejati melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Kepala BKD Malut.
Massa juga meminta pemeriksaan terhadap kepala Dinas Sosial atas perbuatan melawan hukum mencairkan dana ratusan miliar usai diangkat menjadi Kadis.
Selain itu, dugaan Pungli dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan BKD Malut kepada beberapa Kepsek untuk kepentingan pengangkatan dan pelantikan Kepsek beberapa hari kedepan.
Diantara permasalahan yang dikritisi FRPP-MU dalam aksi tersebut yaitu. Pertama, pengangkatan atau pelantikan 120 Kepsek pada jenjang SMA/SMK di Provinsi Maluku Utara diduga tidak berdasarkan Uji Kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, dugaan praktek Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli) kepada sejumlah oknum Kepala Sekolah (Kepsek) yang nilainya bervariasi oleh oknum yang mengatasnamakan BKD Malut.
Ketiga, pengangkatan kembali Kadis Sosial Malut Muhammad Ismail yang sudah pensiun sarat kepentingan karena mencairkan dana ratusan miliar usai pengangkatan.
keempat, pengangkatan Kepala Biro Kesra Setda Malut yang diduga tidak melalui assesment. (mail/red)
.jpg)
.jpg)