 |
| Riswan Sanun |
Isu reshuffle kabinet yang kembali menguat pada bulan Maret ini bukan sekadar gosip politik rutin yang selalu hadir di tengah perjalanan pemerintahan. Lebih dari itu, reshuffle merupakan momentum strategis bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi kekuasaan, evaluasi kinerja, sekaligus penajaman arah pembangunan nasional kedepannya. Dalam konteks inilah, satu isu penting yang patut didorong secara serius ke ruang publik adalah urgensi keterwakilan Maluku Utara dalam jajaran menteri atau setidaknya wakil menteri.
Maluku Utara bukan daerah pinggiran yang boleh terus diperlakukan sebagai pelengkap penderita dalam peta politik nasional. Tapi Provinsi ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, posisi geopolitik yang strategis, serta sejarah panjang kontribusi terhadap Republik Indonesia. Ironisnya, kekayaan dan peran strategis tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan representasi politik di tingkat pusat, khususnya dalam struktur kabinet pemerintahan.
Reshuffle Instrumen Koreksi dan Afirmasi
Dalam sistem presidensial, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, hak tersebut bukanlah ruang bebas nilai tapi selalu mengandung dimensi politik, etika pemerintahan, serta tanggung jawab konstitusional untuk menghadirkan keadilan dan pemerataan. Reshuffle idealnya tidak hanya didasarkan pada kedekatan politik, kompromi elite, atau semata-mata kepentingan stabilitas jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip representasi wilayah dan keadilan pembangunan.
Sejak awal reformasi hingga hari ini, ketimpangan representasi kawasan timur Indonesia dalam kabinet masih menjadi persoalan laten. Beberapa wilayah memang telah mendapatkan ruang, tetapi belum cukup proporsional jika dibandingkan dengan kontribusi dan potensi yang dimiliki. Maluku Utara adalah contoh nyata dari ketimpangan tersebut.
Reshuffle bulan Maret ini harus dibaca sebagai peluang emas untuk melakukan koreksi struktural. Presiden Prabowo memiliki kesempatan sejarah untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya bukan hanya kuat secara politik dan militeristik, tetapi juga sensitif terhadap aspirasi daerah dan berani mengambil langkah afirmatif.
Maluku Utara Kaya Sumber Daya Minim Representasi
Maluku Utara adalah salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya alam strategis terbesar di Indonesia. Tambang nikel, emas, perikanan, hingga potensi energi baru dan terbarukan tersebar di berbagai wilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, Maluku Utara bahkan menjadi salah satu episentrum industri hilirisasi nasional, terutama melalui pengembangan kawasan industri berbasis nikel.
Kontribusi Maluku Utara terhadap perekonomian nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Ekspor hasil tambang dan industri menyumbang devisa besar bagi negara. Namun, pertanyaannya sederhana? sejauh mana masyarakat Maluku Utara menikmati dampak langsung dari kekayaan tersebut? Dan sejauh mana suara Maluku Utara terwakili dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional?
Ketiadaan figur Maluku Utara dalam kabinet, baik sebagai menteri maupun wakil menteri, berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan struktural. Kebijakan tentang sumber daya alam, industri ekstraktif, lingkungan hidup, dan pembangunan kawasan sering kali diputuskan tanpa perspektif lokal yang memadai. Akibatnya, daerah penghasil kerap menanggung dampak sosial dan ekologis, sementara nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati di pusat.
Representasi Politik sebagai Kebutuhan Strategis
Mendorong Maluku Utara mendapatkan jatah menteri atau wakil menteri bukanlah tuntutan emosional berbasis kedaerahan sempit. Tapi ini adalah kebutuhan strategis negara. Representasi daerah penghasil sumber daya alam di kabinet akan memperkaya perspektif kebijakan dan memperkuat integrasi pusat-daerah.
Seorang menteri atau wakil menteri asal Maluku Utara dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan masyarakat local serta dapat membawa pengalaman empiris tentang realitas sosial, ekonomi, dan budaya kawasan timur Indonesia yang sering kali berbeda dengan Jawa atau Sumatera.
Lebih jauh, kehadiran figur Maluku Utara di kabinet akan memperkuat rasa memiliki sense of belonging masyarakat terhadap negara. Dalam konteks kebangsaan, ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan solidaritas nasional, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini merasa kurang diperhatikan.
Geopolitik Maluku Utara dan Kepentingan Nasional
Secara geopolitik, Maluku Utara memiliki posisi yang sangat strategis. Terletak di jalur pelayaran internasional dan berdekatan dengan kawasan Pasifik, Maluku Utara seharusnya menjadi salah satu simpul penting dalam strategi maritim Indonesia. Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak akan pernah utuh tanpa perhatian serius terhadap wilayah ini.
Pembangunan pelabuhan, penguatan armada perikanan, pengamanan laut, hingga diplomasi ekonomi kawasan Pasifik membutuhkan kebijakan yang berpihak dan berbasis wilayah. Keterwakilan Maluku Utara di kabinet akan memperkuat orientasi maritim pemerintahan Presiden Prabowo yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.
Hilirisasi, Lingkungan, dan Keadilan Antar Generasi
Industri ekstraktif, khususnya tambang nikel, membawa dua sisi mata uang bagi Maluku Utara. Di satu sisi, ia menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Di sisi lain menyimpan potensi kerusakan lingkungan dan konflik sosial jika tidak dikelola dengan bijak.
Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan keberpihakan pada keberlanjutan lingkungan. Di sinilah pentingnya figur dari daerah penghasil duduk dalam struktur pengambil kebijakan. Mereka memiliki kepentingan langsung terhadap masa depan ekologis dan sosial daerahnya.
Tanpa representasi yang memadai, Maluku Utara berisiko menjadi korban eksploitasi jangka panjang yang mengorbankan generasi mendatang. Karena itu Reshuffle kabinet merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa suara daerah penghasil tidak hanya didengar, tetapi juga memiliki daya tawar politik yang seimbang.
Politik Afirmasi dan Etika Kepemimpinan Nasional
Presiden Prabowo sering menekankan pentingnya persatuan nasional dan keadilan sosial. Karena itu narasi ini harus diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret, salah satunya melalui komposisi kabinet yang inklusif dan representatif. Politik afirmasi terhadap kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku Utara, adalah bagian dari etika kepemimpinan nasional.
Memberikan ruang bagi Maluku Utara di kabinet bukan berarti mengabaikan meritokrasi. Tapi Justru sebaliknya, banyak putra-putri terbaik Maluku Utara yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas untuk mengemban amanah nasional, dan yang dibutuhkan hanyalah keberanian politik untuk membuka ruang dan mematahkan dominasi lama.
Reshuffle kabinet di bulan Maret ini bukan sekadar soal siapa diganti dan siapa dipertahankan. Tapi ini merupakan cermin arah politik dan visi kebangsaan pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah reshuffle akan kembali menjadi arena kompromi elite semata, ataukah menjadi momentum keberanian untuk menghadirkan keadilan representasi?
Mendorong Maluku Utara mendapatkan jatah menteri atau wakil menteri adalah langkah strategis, rasional, dan konstitusional. Ini bukan hadiah politik, melainkan pengakuan atas kontribusi, potensi, dan posisi strategis Maluku Utara dalam Republik Indonesia.
Jika pemerintah serius ingin membangun Indonesia yang kuat dari pinggiran, adil dalam pengelolaan sumber daya alam, dan kokoh secara geopolitik, maka menghadirkan Maluku Utara di meja pengambilan keputusan nasional adalah keniscayaan. Reshuffle ini harus menjadi titik balik, bukan sekadar rotasi jabatan tanpa makna. ***
