 |
| Basri Salama, Ketua DPD Hanura Maluku Utara |
Ketidakhadiran gubernur ini, diketahui tidak disertai pemberitahuan sama sekali kepada DPD Hanura Maluku Utara sebagai pembuat acara.
Ketua DPD Partai Hanura, Basri Salama, menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Maluku Utara tanpa pemberitahuan, dalam agenda lima tahunan partai besutan Jenderal Wiranto ini.
"Saya memahami ketidakhadiran gubernur, tapi perlu saya ingatkan, beliau adalah pembina politik di Maluku Utara. Semestinya disampaikan secara resmi kepada kami alasan ketidakhadirannya, etika sebagai pembina politik seharusnya begitu," ungkap Basri saat konferensi pers usai Musda Partai Hanura, Senin (16/06/2025).
Dalam kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, sebut Basri, Hanura selalu memberikan kritik untuk saling ikhtiar dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, gubernur seharusnya lebih fokus menata pemerintahan. Dengan kondisi efisiensi, seharusnya anggaran lebih difokuskan untuk melayani kebutuhan masyarakat, bukan sekedar melayani kebutuhan gubernur dan wakil gubernur.
"Kritik saya dalam Musda ini, Gubernur Maluku Utara harus lebih fokus menata pemerintahan ini, sehingga anggaran tidak hanya terbuang untuk melayani gubernur dan wakil gubernur," terangnya.
Bagi Basri, gubernur harus stay di daerah untuk merancang desain-desain besar pembangunan untuk ditawarkan ke pemerintah pusat.
Ia menuturkan, hanya untuk melayani gubernur dan wakil gubernur saja, dalam 3 bulan lebih ini telah menggunakan APBD kurang lebih Rp 20 miliar.
"Gubernur kita lebih doyan bertamu di luar, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Dalam kurun waktu 3 bulan lebih hampir Rp 20 miliar telah digunakan hanya untuk melayani gubernur dan wakil," tuturnya.
"Gubernur sendiri takut lumut. Mana ada kepala daerah membangun kediaman, mereka mengerti efisiensi, anggaran dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," pungkasnya. (red)
