 |
| Salinan RPJMD Provinsi Maluku Utara |
Menurut Jamrudin, kritik Mislan Syarif terkait dokumen RPJMD 2025-2029 adalah sah dan berdasarkan fakta. Sehingga sebagai pejabat publik, Sarmin S. Adam tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang terkesan menunjukkan sikap anti kritik.
Ia menilai respon Kepala Bappeda terhadap Anggota DPRD Dapil V (Kabupaten Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu), yang menyebut kritik tersebut sebagai fitnah adalah upaya menutup-nutupi fakta.
"Kalau memang Taliabu disebut masuk perencanaan, tunjukkan saja di dokumen mana percepatan pembangunan infrastruktur atau layanan dasar untuk Taliabu ditulis. Kalau tidak ada, artinya ini pembenaran untuk menutupi kegagalan," tegas Jamrudin, Kamis (31/07/2025).
Ia menuturkan, masyarakat Taliabu tidak buta dan tidak tuli terhadap perlakuan diskriminatif yang dirasakan selama ini. Menurutnya, sudah dua periode berturut-turut Taliabu tidak menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi.
"Dokumen RPJMD itu memang sudah dibagikan ke anggota DPRD, lalu ada yang mengkritik berdasarkan isi, itu bukan fitnah. Faktanya, Kabupaten Pulau Taliabu tidak dimuat dalam penyusunan RPJMD," ujarnya.
Dalam dokumen RPJMD yang disusun Bappeda Provinsi Maluku Utara, disebutkan bahwa 10 kabupaten/kota masuk dalam program strategis lima tahunan. Namun, menurut Jamrudin, Taliabu tidak disebut sama sekali, sementara kabupaten/kota lainnya tercantum dengan jelas.
"Lucu kalau katanya masih dalam proses pemetaan. Kenapa daerah lain sudah tertulis Taliabu tidak? Ini bukan sekadar kelalaian, ini bukti pengabaian," paparnya.
Tak hanya itu, Jamrudin dengan tegas meminta agar Kepala Bappeda Malut tidak bersikap seperti "Gorila" yang mencoba membungkam suara rakyat dan mengucilkan wakil mereka di DPRD.
Masyarakat Taliabu berharap agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Bappeda, lebih terbuka terhadap kritik dan bersedia duduk bersama rakyat untuk menyusun kebijakan pembangunan yang adil dan merata. (tim/red)
