 |
| Istimewa |
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD GMNI Maluku Utara, Jabal Bakri dalam rilis yang diterima PotretMalut.com, Kamis (28/01/2026).
Penegasan sikap politik ini, sebut Jabal, diambil menyusul beredarnya pernyataan oknum kaders, yang secara sepihak menyampaikan sikap mengalihkan dukungan ke DPP GMNI dibawah kepemimpinan Risyad Fahlefi yang dinilai tidak memiliki legitimasi sah organisasi.
Apalagi, sejauh ini tidak ada langkah maupun mekanisme organisasi yang ditempuh untuk mengalihkan status DPD GMNI Maluku Utara agar tidak mengakui lagi DPP GMNI yang dipimpinan Sujahri Somar dan Amir Mahfut.
"Kami tidak melakukan rapat pleno untuk mengkhianati kebenaran yang telah kami yakini benar. Kalaupun ada yang mengatasnamakan DPD, itu hanya oknum kaders kutu loncat yang berfikir struktur semata," sebut Jabal.
Menurutnya, GMNI memiliki mekanisme dalam pengambilan keputusan organisasi. Keputusan tidak bisa diambil tanpa kehadiran pengurus dan rapat yang tidak qorum. Sebab sistem yang digunakan kolektif kolegial, artinya siapapun yang menjadi pengurus maupun ketua tidak dibenarkan mengatasnamakan organisasi, terutama menyangkut sikap politik organisasi.
Jabal menambahkan, DPD GMNI Maluku Utara dalam waktu dekat akan menempuh mekanisme organisasi untuk memberikan sanksi tegas kepada kaders-kaders yang dinilai telah berbeda sikap dan pandangan politik.
"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan rapat pleno. Tujuan utamanya membersihkan oknum kaders karbitan di tubuh internal agar tidak menjadi virus, terlepas dari motif dan tujuan mereka seperti apa," tutupnya.**
