 |
| Ketua Pengurus TIDAR Kabupaten Halmahera Selatan, Rosita Syarif |
Partai berlambang kepala garuda tersebut, bahkan menyiapkan hadiah uang tunai sebesar Rp10 juta bagi warga yang berani melaporkan praktik ilegal tersebut dengan bukti yang kuat.
"Partai Gerindra menyiapkan Rp10 juta bagi siapa pun masyarakat yang memberikan informasi mengenai penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar," ujar Ketua DPP Partai Gerindra, Bambang Haryadi, 14 Maret lalu.
Bambang mengimbau masyarakat untuk aktif dan tidak tinggal diam, jika melihat aktivitas mencurigakan dalam proses distribusi, warga dapat menyerahkan bukti berupa rekaman video, foto, atau informasi lapangan kepada pengurus partai terdekat.
"Silahkan rekam aktivitas yang dicurigai merupakan penyelewengan BBM subsidi, lalu serahkan buktinya kepada pengurus Gerindra setempat, baik di tingkat DPC maupun kepada anggota Fraksi Gerindra di tingkat kabupaten atau kota," lanjutnya.
Instruksi pusat ini langsung direspons di tingkat daerah. Ketua Pengurus Cabang Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kabupaten Halmahera Selatan, Rosita Syarif, menyatakan kesiapannya untuk memperketat pengawasan distribusi BBM di wilayahnya.
Rosita mengungkapkan, pihaknya telah menerima sejumlah aduan dari masyarakat mengenai adanya ketimpangan distribusi BBM di beberapa titik strategis.
"Kami sudah menerima laporan dari masyarakat. Ada keluhan soal dugaan kecurangan dalam distribusi BBM di beberapa titik, termasuk di wilayah Bacan Timur, khususnya Desa Babang. Ini tidak boleh dianggap biasa," kata Rosita, Kamis (09/07/2026).
Demi memastikan pengawasan berjalan objektif dan transparan, TIDAR Halmahera Selatan akan menggandeng jurnalis dan pihak terkait untuk memantau langsung alur distribusi di lapangan.
Pengawasan ini akan menyasar SPBU, pengecer, armada pengangkut, hingga lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan ilegal.
Rosita menegaskan, komitmen ini murni untuk membela hak masyarakat kecil seperti nelayan, sopir, petani, dan pelaku usaha mikro yang paling terdampak oleh kelangkaan BBM.
Ia juga memastikan temuan yang memiliki bukti kuat akan langsung dikawal hingga ke tingkat pusat.
"Kami tidak akan segan membawa laporan ini ke pusat. Kalau ada yang terbukti menyelewengkan distribusi BBM, harus diganjar sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru berubah menjadi ladang permainan segelintir orang," tegas Rosita. (Ar/red)
